Kaltim Patut Jadi Contoh Program Pendidikan Nasional

by admin / 12 Apr 2017 / Lihat Video Disini
#

Keterangan Gambar :

 

SAMARINDA - Kesiapan Pemprov Kaltim mengambilalih kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota mendapat apresiasi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Surapranata.

Pasalnya, meski Pemprov Kaltim mengalami kondisi keuangan yang sulit, tetapi kesejahteraan guru non PNS dan PNS tetap diperhatikan melalui alokasi Bosda dan pemberian insentif.

Menurut Suprapranata, kebijakan Pemprov Kaltim patut menjadi contoh bagi provinsi lain. Sangat jelas, Pemprov Kaltim sangat berkomitmen dalam mendukung sukses pembangunan pendidikan termasuk terkait dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK. 

“Luar biasa perhatian Pemprov Kaltim terhadap program pendidikan khususnya guru. Karena banyak provinsi lain tidak lagi memberikan insentif kepada guru PNS, tetapi di Kaltim malah memberikan. Apalagi guru non PNS juga diberikan,” kata Surapranata usai menyaksikan penyerahan SK Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS seKaltim, Selasa (11/4).

Menurut Surapranata, karena adanya peralihan kewenangan tersebut, di provinsi lain tidak lagi memberikan insentif. Termasuk daerah yang memiliki keistimewaan, contoh Provinsi Aceh dan Bali. Pasalnya, di daerah lain insentif hanya diberikan kepada guru honorer saja.

Karena itu, pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan yang dilakukan Pemprov Kaltim terkait kesejahteraan para guru. Apalagi, di Kaltim juga telah menerbitkan SK Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS.

“Artinya, dengan begitu guru non PNS atau honor telah legal untuk menerima insentif maupun honor dari dana Bosda yang diberikan pemerintah. Jadi, menurut kami Kaltim patut menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menentukan kebijakan program pendidikan,” jelasnya. (jay/sul/es/humasprov)