Pemprov akan Bangun RSI yang Representatif

by admin / 18 Mei 2017 / Lihat Video Disini
#

Keterangan Gambar : Gubernur Awang Faroek Ishak saat menyaksikan penandatangan alih kelola RSI ke RSUD AWS Samarinda. Pemprov akan membangun RSI yang lebih representatif. (dok humasprov kaltim)

 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Bere Ali menyampaikan penjelasan terkait masa depan Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda.

Menurut Bere, pemerintah sudah memikirkan rencana pengembangan rumah sakit utamanya bagaimana pengelolaan dan pelayanan RSI kepada masyarakat semakin baik. Walaupun saat ini masih ada permasalahan yang menggelayuti RSI khususnya proses hukum yang sedang berjalan di tingkat banding PTUN.

“Penguasaan atas lahan dan kepemilikan aset RSI oleh Pemprov tidak menghilangkan hak umat Islam. Sebab Pemprov akan membangunkan rumah sakit Islam yang lebih representatif dengan pengelolaan lebih profesional,” kata Bere Ali, Rabu (17/5).

Pemprov lanjutnya, sangat menghormati dan menginginkan berdirinya RSI yang profesional yang dikelola pemprov melalui holding RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

Dia mengungkapkan saat ini proses perijinan sedang berjalan namun terkendala masalah analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Tim Amdal jelasnya, tidak bisa bekerja maksimal karena adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu yang sengaja menghalangi atau mengganggu proses Amdal tersebut.

Sementara terkait pemenuhan hak karyawan dan tenaga medis, Bere menegaskan Pemprov telah menawarkan agar mereka tetap bekerja di rumah sakit dibawah manajemen AWS.

Dia menyebutkan terdata seluruh tenaga kerja RSI sekitar 320 orang terdiri karyawan dan tenaga medis termasuk dokter telah diberikan penawaran.

“Sekarang yang bersedia tetap bekerja sebanyak 232 orang. Berarti tidak sampai seratus orang yang belum mau bergabung,” sebutnya.

Sedangkan masalah penguasaan lahan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) maka Pemprov akan mengenakan hitung sewa sesuai aturan negara (PP 27 Tahun 2014).

“Siapapun yang menguasai aset pemprov maka berdasarkan PP 27/2014 maka akan dihitung sewa dan pasti akan kita tagih nilai sewanya,” tegas Bere. (yans/sul/es/humasprov)