Pemprov Setuju Tak Bedakan Sekolah Swasta dan Negeri

by admin / 17 Mar 2017 / Lihat Video Disini
#

Keterangan Gambar : BANTUAN BOS. Kaltim Dr Ir H Rusmadi MS bersama perwakilan guru. (umar/humasprov kaltim).

 

SAMARINDA - Pemprov Kaltim sangat komitmen dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Oleh karena itu Pemprov Kaltim setuju untuk tidak membedakan antara sekolah swasta dan  sekolah negeri  dalam penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS).

Penegasan itu disampaikan Sekprov Kaltim Dr Ir H Rusmadi MS, pada pertemuan dengan jajaran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah  (MKKS) provinsi dan kabupaten/kota, PGRI Kaltim membahas tuntutan agar Pemprov Kaltim tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam penyaluran dana BOS dari provinsi Kaltim.

"Pemprov Kaltim sejak awal tidak pernah berhenti memberikan tempat yang istimewa terkait pendidikan dan sesuai dengan keinginan kita bersama pada rapat tadi, khususnya untuk BOS, pemprov  tidak akan  membedakan antara sekolah negeri maupun swasta, khusunya yang ada dibawah kewenangan Pemprov Kaltim  yaitu untuk SMK, SMA, MA dan SLB baik negeri maupun swasta.," papar Rusmadi usai menemui perwakilan MKKS dan guru sekolah swasta di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (17/3).

Selain setuju BOS sekolah negeri dan swasta sama, Pemprov Katim juga tidak membedakan insentif guru antara  guru non PNS di sekolah negeri maupun sekolah swasta, semua sama.

"Keputusan  bersama ini nantinya akan disampaikan kepada DPRD Kaltim untuk dijadikan keputusan bersama, mengenai  penganggarannya akan diusulkan pada APBD perubahan. Diharapkan DPR setuju untuk mendahului anggaran," kata Rusmadi.

Ditambahkan walaupun sudah menjadi keputusan pemerintah, tentu harus seijin gubernur  dan wakil gubernur Kaltim untuk kemudian diteruskan dalam rapat bersama dengan DPRD Kaltim.

"Keputusan hari ini belum final, karena masih ada pembasan lagi dengan DPRD Kaltim. Walaupun demikian diharapkan dengan kesadaran yang tinggi untuk menempatkan dunia pendidikan sebagai sektor  yang sangat penting tentu DPRD tidak menolaknya," yakin Rusmadi.

Hadir dalam rapat itu, Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Bere Ali, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Hj Dayang Budiati, Ketua MKKS Sabran, Ketua PGRI Kaltim H Musyahrim, Ketua Dewan Pendidika  Hj Encek Widyani, serta perwakilan guru dari kabupaten dan kota se-Kaltim. (mar/sul/ri/humasprov)