Pemprov Usulkan Anggaran KPUD Kaltim Rp250 Miliar

by admin / 20 Mei 2017 / Lihat Video Disini
#

Keterangan Gambar :

 

Pemprov Usulkan Anggaran KPUD Kaltim Rp250 Miliar, Rusmadi: Bangun Kebersamaan untuk Sukses Pemilukada 2018

SAMARINDA – Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengimbau semua pihak yang bertanggungjawab untuk membangun kebersamaan guna menyukseskan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2018.

Hal itu dikatakan Rusmadi terkait dengan pendanaan Pemilukada  tahun depan, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2021 yang hingga kini terus diupayakan Pemprov Kaltim.

Menurut dia Pemprov Kaltim telah melayangkan surat permohonan persetujuan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilikada) 2018 kepada  DPRD Kaltim.

Sesuai dengan surat Gubernur Kaltim nomor 270 tertangal 17 Mei 2017 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim tertera nilai Rp250 miliar untuk KPUD Kaltim.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada DPRD untuk mengalokasikan anggaran. Bahkan angkanya sudah jelas. Kita merencanakan Rp250 miliar khusus KPU selaku penyelenggara Pemilukada,” kata Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi  di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (19/5).

Menurut dia, alokasi anggaran tersebut agar dimasukkan dalam pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2017. Pembahasan dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Dana Rp250 miliar itu akan direalisasikan dalam beberapa tahapan  sejak tahun anggaran 2017 hingga pelaksanaan Pemilukada pada 2018. Sudah teralokasi pada APBD murni 2017 Rp20 miliar berikutnya diusulkan alokasi pada P-APBD tahun ini Rp50 miliar. “Sedangkan sisanya sebesar Rp180 miliar dialokasikan pada APBD 2018,” sebutnya.

Diakuinya KPUD Kaltim memang mengusulkan anggaran mencapai Rp428,9 miliar, namun setelah dilakukan rasionalisasi dan mengacu pembiayaan Pemilukada 2013 yang saat itu Kaltara masih masuk Kaltim, maka diperoleh angka Rp250 miliar.

“Pada 2013 biaya Pemilukada Rp247 miliar dan saat itu Kaltara masuk di dalamnya, sedangkan tahun 2018, kita hanya 10 kabupaten/kota. Lima kabupaten/kota lainnya sudah terpisah dengan Kaltara,” ujar Rusmadi.

Pertimbangan lainnya, menurut Rusmadi pembiayaan Pemilukada tidak hanya untuk KPUD, tetapi juga untuk lembaga lainnya, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu), aparat kemanan dan desk Pilkada kabupaten/kota.

Dia menyebutkan, rencana alokasi dana Bawaslu sebesar Rp40 miliar yang terdiri atas usulan P-APBD 2017 Rp5 miliar dan ABPD 2018 Rp35 miliar.

Sementara perangkat lainnya yang masuk usulan APBD 2018, yakni  anggaran untuk pengamanan dari unsur Kodam VI Mulawarman Rp5 miliar, pengamanan Pilkada dari unsur Korem 091/Aji Surya Natakesuma sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, untuk anggaran Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim direncanakan Rp20 miliar dan bantuan keuangan Desk Pilkada  untuk 10 kabupaten dan kota Rp15 miliar.

“Sehingga rencana total anggaran yang kita perlukan untuk Pemilukada 2018 itu secara keseluruhan mencapai Rp331 miliar,” kata Rusmadi.

Dia menambahkan kondisi ekonomi daerah yang berefek pada kemampuan keuangan daerah di segala lini dan mengharuskan semua pihak bisa memahami keadaan tersebut.

Lagipula lanjutnya, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 sekitar Rp331 miliar tidak jauh berbeda dengan angka pada Pemilukada 2013 Rp373,58 miliar.

“Nah inikan tinggal sepuluh kabupaten dan kota. Kalau 2013 lalu masih 14 daerah. Jadi tidak ada alasan karena keterbatasan dana maka Pemilukada  tidak bisa jalan. Lagipula ini bukan tanggungjawab provinsi saja dan angka itu akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Semoga ada dukungan dana tambahan,” harap Rusmadi. (yans/sul/es/humasprov)