SAMARINDA – Indeks Kebebasan Pers (IKP) Kaltim 2017 berada di atas rata-rata nasional dengan poin mencapai 70,66 dengan katagori baik atau cukup bebas. Sementara secara nasional poinnya 68,95 dengan katagori agak bebas. Dengan demikian IKP Kaltim tahun ini berada di atas nasional. “Berdasarkan hasil survei Dewan Pers bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di 30 provinsi, Kaltim berada di peringkat 11 nasional. Kaltim untuk pertama kalinya menjadi salah satu daerah yang terindeks,” kata Kepala Bagian Kehumasan yang juga juru bicara Gubernur Kaltim, Hendro Prasetyo, Selasa (28/11).
Survei dilakukan pada 30 provinsi oleh Dewan Pers bersama perguruan tinggi dan 90 peneliti terkait IKP dan 12 provinsi masuk kategori cukup bebas termasuk Kaltim di posisi 11. Survei meliputi tiga aspek yang diteliti, yakni IKP bidang politik yang mencapai poin sekitar 70,39 dan IKP bidang ekonomi 66,13 serta IKP bidang hukum mencapai 66,00.
Selain itu, dari 30 provinsi yang disurvei dan terindeks 18 daerah diantaranya dinyatakan kebebasan persnya sedang atau agak bebas dengan kisaran indeks di bawah angka 70. Misalnya, Sumatera Utara berada di urutan terakhir dengan IPK tergolong kurang bebas, sedangkan Provinsi Papua Barat dari predikat kurang bebas naik menjadi agak bebas.
Hendro mengungkapkan bidang politik dan hukum paling mempengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers seperti kebebasan dari krimimalisasi, berorganisasi dan mendirikan perusahaan media. Sementara itu faktor yang bisa memperburuk kondisi pers di daerah yakni buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers dan tingginya intervensi perusahaan pada ruang redaksi. “Selain itu menyangkut aspek-aspek kurang dihargainya keragaman media, indikator utamanya yaitu kebebasan dari kekerasan, kebebasan mendirikan usaha pers, bebas intervensi negara termasuk kebebasan menjalankan jurnalisme,” beber Hendro. (yans/sul/ri/humasprovkaltim)
11 April 2018 Jam 14:05:18
Pemerintahan
07 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 November 2017 Jam 11:51:21
Pemerintahan
25 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Mei 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Juli 2022 Jam 08:16:25
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 Juli 2022 Jam 08:10:36
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 08:06:41
Ibu Kota Negara
01 Juli 2022 Jam 07:59:52
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 07:55:43
Deregulasi Kebijakan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
27 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Oktober 2019 Jam 09:13:02
Pembangunan
01 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Mei 2020 Jam 16:20:16
Pemerintahan