BPPD Kaltim Inginkan Program Transmigrasi di Perbatasan

17 Maret 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1358 kali

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim mengharapkan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk memacu percepatan kemajuan perekonomian kawasan perbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia itu.

Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid melalui Kepala Bidang Peningkatan Infrastruktur, Agung Masuprianggono menyampaikan bahwa untuk permasalahan transmigrasi ini, BPPD Kaltim telah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dengan meminta untuk mengalokasikan kegiatan transmigrasi di Kabupaten Mahulu.

"Program transmigrasi ini merupakan langkah baik dalam mengembangkan suatu wilayah. Untuk perbatasan ini, jenis transmigrasi yang sesuai adalah transmigrasi sektoral dengan menempatkan warga transmigrasi eks pensiunan TNI/Polri dan PNS serta petani yang sudah maju untuk mengembangkan satu kawasan yang akan dikoordinasikan dengan Pemkab Mahulu," katanya.

BPPD Kaltim optimis bahwa peran program transmigrasi dalam pembangunan kawasan perbatasan akan berhasil karena dapat menumbuhkembangkan sentra produksi pangan dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional di Kaltim.

"Program ini akan mampu mencapai pertumbuhan pusat ekonomi baru dengan adanya sinergitas kerjasama pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dengan tetap mengutamakan keserasian lingkungan. Selain itu, program transmigrasi juga telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018," katanya.

Agung berharap pembangunan transmigrasi yang nantinya akan digarap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim akan mendukung percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kabupaten Mahulu.

"Sesuai amanat Nawacita ke-3, maka sudah selayaknya kawasan perbatasan diperhatikan dan didorong kemajuan wilayahnya. Kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI harus mampu mewujudkan dan bisa memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan," katanya. (rus/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait