SAMARINDA- Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk mendukung kerja pemerintah. Sebagaimana yang dilakukan Pemprov Kaltim yang telah mencanangkan program Cyber Province untuk mendukung gerakan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli), dengan harapan daerah ini bebas dari tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP, terkaiat dengan program Cyber Province yang merupakan bentuk implementasi electronic Government (e-Govornment) adalah inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan interkoneksi anatara satu dengan lainnya.
Saat ini, sudah 14 SKPD dan Biro dilingkup Pemprov Kaltim telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, begitu juga dengan kabupaten/kota kecuali Mahakam Ulu yang belum masimal.
"Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dari SKPD dan Biro, diharapkan praktek Pungli dapat dikurangi atau dapat dicegah sejak dini," kata Mukmin Faisyal pada pembukaan Diklat Pembekalan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kaltim, di Pendopo Lamin Etam, Rabu (30/11).
Menurut Mukmin, Pungli harus diberantas, karena dampak yang diakibatkan sangat luas terutama pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas.
"Karena itu, dengan teknologi informasi dan komuniaksi, intensitas pertemuan antara petugas dan yang dilayanai dapat dikurangi, sehingga kemungkinan terjadinya praktek Pungli dapat dicegah," kata Mukmin.
Sementara itu ketua penyelenggara Diklat Pembekalan nasional lembaga pemantau penyelenggara negara republik Indonesia (LPPNRI) Kaltim, Abdul Manan Karim melaporkan, kegiatan Diklat yang diselenggarakan 30 November sampai 2 Desember 2016, dikuti 350 peserta dari seluruh Indonesia, adapun materi Diklat akan disampaikan diantaranaya sosialisasi empat pilar nasional yang akan disampaikan Wakil Ketua MPR RI,
"Begitu juga materi lain yang akan disampaikan ombusman, dari kejaksanaan, maupun dari kepolisian dan dari dewan pimpinan Pusat LPPNRI," kata Abdul Manan.(mar/es/humasprov).
24 April 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
02 November 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
06 Mei 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
02 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
04 Juni 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
29 Mei 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
10 September 2019 Jam 23:47:51
Kesehatan
18 November 2014 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
16 Juli 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Maret 2019 Jam 18:19:15
Pendidikan
16 Juni 2019 Jam 00:46:22
Kepemudaan dan Olahraga