MELAK - Saat ini banyak bibit kelapa sawit yang beredar di Kaltim diindikasikan palsu karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Terkait dengan hal itu, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD-PBP) intensif menyosialisasikan benih bina perkebunan.
Kali ini sosialisasi dilakukan kepada petani penangkar, perusahaan perkebunan, aparat desa, pengawas benih dan pihak kepolisian di Kabupaten Kutai Barat yang diikuti 30 peserta.
Menurut Kepala UPTD PBP Disbun Kaltim, Irsal Syamsa, sosialisasi itu penting terutama dalam upaya antisipasi sekaligus pencegahan peredaran bibit sawit palsu. “Target adalah masyarakat petani, perusahaan perkebunan dan aparat pemerintahan desa. Terutama di Kabupaten yang potensial pengembangan tanaman kelapa sawit, yakni Kabupaten Kutai Barat dan Berau,” katanya.
Irsal menyebutkan sepanjang 2015 terjadi enam kasus benih palsu, dengan temuan 40.000 kecambah sawit dan 24.000 bibit kelapa sawit palsu. Maraknya peredaran bibit sawit palsu akibat semakin banyak permintaan bahkan cenderung terus meningkat. Namun ketersediaan benih unggul dan bersertifikat masih terbatas.
Diimbau kepada petani pekebun sawit tetap waspada terhadap penawaran benih dengan harga murah tanpa surat atau sertifikasi. Sertifikat sebagai bukti jaminan benih berasal dari penangkaran benih unggul yang telah ditunjuk Kementerian Pertanian.(yans/sul/es/hmsprov).
30 Agustus 2018 Jam 17:58:44
Perkebunan
07 Maret 2022 Jam 21:24:56
Perkebunan
25 November 2016 Jam 00:00:00
Perkebunan
01 November 2022 Jam 07:07:51
Perkebunan
02 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
20 Mei 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 21:24:32
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 November 2023 Jam 19:34:35
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
07 Mei 2020 Jam 19:40:12
Penanggulangan Bencana
12 Maret 2018 Jam 19:10:22
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
02 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 April 2016 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah