20 Mei 2015 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pembangunan   2473 kali

 

Gubernur : Masalah Tata Ruang Masih Perlu Dibenahi

 

SAMARINDA-Permasalahan penataan ruang di kawasan perkotaan maupun pedesaan bukan hanya banjir dan kemacetan lalu lintas, tetapi masalah sampah dan lainnya. Semua permasalahan itu menjadi perhatian serius pemerintah untuk bisa segera diatasi. Tentu saja pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat menjadi satu keharusan.

“Kita akan mengajak semua pemangku kepentingan  untuk komit dengan apa yang tertuang dalam rencana tata ruang kita. Perlu evaluasi dan pembenahan agar  semua masalah bisa dicarikan solusinya," kata  Gubernur Kaltim Dr H Awang  Faroek Ishak, belum lama ini.

Gubernur mencontohkan Samarinda sebagai ibukota provinsi. Sampai kapanpun, kata Gubernur,  Samarinda tidak akan bisa dibenahi dengan baik, jika penduduknya masih menumpuk di tengah kota dengan tingkat kedisiplinan yang rendah. Sebab itu, perlu perubahan tata ruang agar konsentrasi penduduk bisa dialihkan ke Samarinda Seberang yang dinilai lebih potensial untuk pengembangan kota baru.

"Tata ruangnya harus direview. Sebagian penduduk dipindahkan ke Saamarinda Seberang. Begitu pula sebagian kegiatan dipindahkan ke sana. Kan tidak masalah," kata Awang.

Mengapa harus ke Samarinda Seberang? Menurut Awang,  selain infrastrukturnya sudah cukup tersedia seperti rumah sakit, stadion dan sarana pendidikan, infrastruktur lain juga sudah tersedia.

"Samarinda Seberang dan Samarinda Kota sekarang ini sudah dihubungkan dua jambatan yaitu Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu. Sedangkan Jembatan Kembar dan Mahkota sekarang dalam tahap proses  penyelesaian," imbuhnya. 

Apalagi lanjut Awang, sejarah ibukota  Samarinda  sesungguhnya berawal dari Samarinda Seberang.  Sebab itu maka tidak salah jika pembangunan Samarinda ke depan perlu diarahkan ke Samarinda Seberang, sebagai daerah asal.

"Dijamin Samarinda Seberang tidak banjir, sehingga sangat memungkinkan ibukota Samarinda dipindahkan ke Samarinda Seberang," kata Awang. 

Menurut Awang, sudah saatnya dibangun kota baru di Samarinda Seberang dengan skema Public Private Patnership (PPP). Pola ini membuka peluang besar bagi keikutsertaan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur. 

"Jadi nantinya tinggal dibagi mana yang dibangun pihak swasta dan mana yang dibangun pemerintah daerah, tinggal tata ruangnya yang kita susun, Pemprov Kaltim membangun infrastrukturnya," katanya.  (mar/sul/hmsprov) 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak