SAMARINDA - Kaltim dinilai lebih dulu menerapkan kesadaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hanya saja, hingga saat ini tidak secara jelas disampaikan ke publik, bahwa Kaltim sebagai daerah sadar HAM. Terbukti, hingga saat ini tidak ada pernyataan publik yang dibatasi.
“Kita sudah duluan. Mendukung penyelenggaraan itu, Kaltim juga telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang mengatur penerapan hak asasi manusia. Jadi, sudah lama hal ini dilaksanakan di Kaltim,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak terkait keinginan Pemerintah Pusat membentuk Kota Sadar HAM di Indonesia, Jumat (4/3).
Awang menegaskan tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk dalam bentuk kritik. Contoh, hak menyampaikan pendapat, baik melalui aksi demo maupun berdiskusi di hadapan pejabat pemerintah. Mendukung aspirasi masyarakat, Pemprov Kaltim memberikan kebebasan untuk datang ke Kantor Gubernur dengan tertib.
“Mereka bisa membawa tuntutan, tetapi harus tertib. Silakan mengkritik, bawa konsep dan berikan solusi yang membangun. Tidak perlu demo. Sehingga tidak ada benturan yang terjadi di lapangan. Karena, jika dengan demo pasti ada benturan, baik dengan jajaran TNI maupun Polri. Pasalnya, apabila ada pemukulan, maka akan berakibat pelanggaran HAM,” jelasnya.
Awang menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menghambat penerapan hak asasi manusia di daerah ini. (jay/sul/hmsprov)
07 Februari 2014 Jam 00:00:00
Sosial
04 Juni 2020 Jam 14:24:51
Sosial
19 Juli 2013 Jam 00:00:00
Sosial
08 November 2014 Jam 00:00:00
Sosial
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
16 Agustus 2018 Jam 17:30:35
Sosial
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
12 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Maret 2016 Jam 00:00:00
Prestasi
26 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 April 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan