Kaltim Minta Kemenhan Bangun Jalan Perbatasan
SAMARINDA - Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pembenahan infrastruktur jalan di perbatasan terus dilakukan. Kali ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, minta kepada kementerian pertahanan agar memprogramkan penyelesaian jalan di kawasan perbatasan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Joko Setiono kepada Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Brigjen TNI Eko Budi Soepriyanto pada sosialiasi Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (PSPN) dan pembinaan komunitas Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) di Samarinda Kamis (26/11).
Menurut dia, tiga Pemerintah Provinsi di kalimantan yang berbatasan dengan malaysia (Kalbar, Kaltim dan Kaltara) telah bekerjasama dengan TNI terkait percepatan penyelesaian jalan perbatasan sepanjang 2.100 kilometer dari Kalbar ke Kaltim hingga ke Provinsi Kaltara.
"Sudah dua tahun terakhir, kerja sama dengan TNI, terkait percepatan penyelesaian jalan perbatasan hingga 2.100 kilometer yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 787 kilometer, Kaltim sepanjang 193 kilometer dan Kaltara 1.120 kilometer," katanya.
Namun, hingga kini tidak kunjung rampung karena terbatasnya anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Pemprov Kalbar, Kaltim dan Kaltara.
"Kewenangan penyelesaain percepatan jalan perbatasan ini, juga merupakan masalah pertahanan NKRI. Karena itu, tidak ada salahnya dimasukkan dalam program kementrian pertahanan," katanya.
Bukan hanya soal keterbatasan anggaran, Kementrian PUPR dan pemerintah provinsi Kalbar, Kaltim dan Kaltara juga memiliki beberapa hambatan untuk menyelesaikan percepatan penyelesaian jalan perbatasan, yakni masalah kawasan hutan lindung dan wilayah konservasi.
"Kami usulkan, bagaimana kalau jalan perbatasan ini menjadi kewenangan Kemenhan. Kewenangan kami yang saat ini masih belum selesai yakni jalan paraler dari kabupaten menuju ke titik-titik pos perbatasan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Brigjen TNI Eko Budi Soepriyanto menegaskan bahwa permasalahan jalan bukan kewenangan Kemenhan, karena bukan merupakan suatu ancaman yang mengganggu kepentingan nasional.
Kendati demikian, apa yang disampaikan Kaltim patut menjadi pertimbangan, sebagai upaya menuntaskan infrastruktur di kawasan perbatasan. "Kami akan bicarakan di tingkat pusat," katanya. (rus/sul/es/hmsprov).
////FOTO : Kondisi jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu.(seno/humasprov)
14 Juli 2017 Jam 08:00:17
Pembangunan
13 Februari 2018 Jam 21:16:08
Pembangunan
23 November 2017 Jam 08:53:03
Pembangunan
21 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Februari 2019 Jam 20:59:34
Pembangunan
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
23 Maret 2020 Jam 11:04:02
Info Reformasi Birokrasi
25 Januari 2022 Jam 10:40:51
Lingkungan Hidup
11 Juni 2014 Jam 00:00:00
Agama
27 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian