SAMARINDA - Pemprov Kaltim optimis permasalahan minimnya petani akan segera teratasi, seiring beralihnya sejumlah warga yang menggeluti usaha pertanian menyusul tingginya pemutusan hubungan kerja pada sektor pertambangan.
"Selama ini petani Kaltim sangat minim karena, sebagian warga lebih memilih bekerja di usaha pertambangan. Namun, belakangan sejumlah perusahaan tambang banyak yang tutup mengakibatkan PHK. Sehingga sejumlah warga yang semula bertani kembali usaha pertanian," kata Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kaltim, Ibrahim.
Ibrahim menyebutkan ketersediaan petani untuk menggarap lahan 200 ribu hektare di Kaltim hanya 160 ribu petani. "Padahal, sebelumnya jumlah petani sekitar 200 ribuan orang. Sejumlah petani Itupun sudah banyak berusia tua dan anak-anaknya enggan untuk melanjutkan profesi menjadi petani," katanya.
Mengenai kembalinya warga untuk bertani, Ibrahim menilai bahwa faktor kesejahteraan petani mulai meningkat menyusul adanya komitmen pemerintah yang selalu menjaga harga jual produksi pangan dalam negeri.
"Karena dalam peningkatan produksi sudah ada yang menjamin pasarnya. Bayangkan saja, untuk garapan satu hektare saja, mampu menghasilkan lima ton beras seharga minimal Rp12 juta untuk sekali panen. Kita berharap, petani dapat meningkatkan produksinya dan target 2018 Kaltim swasembada beras tercapai" katanya. (rus/sul/es/humasprov).
15 April 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
07 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
21 November 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
24 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
09 April 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
28 Januari 2019 Jam 19:48:00
Pemerintahan
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Mei 2022 Jam 20:17:09
Informasi dan Komunikasi
22 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 Desember 2016 Jam 00:00:00
Sosialisasi Masyarakat