SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan rencana pembangunan rel kereta api penumpang yang merupakan program Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat, sebagai wujud dukungan pemerintah untuk menyediakan transportasi alternatif bagi masyarakat di daerah.
Pembangunan tersebut dinilai tidak akan mengganggu proses pembangunan rel kereta api yang sebelumnya dilakukan dilakukan investor dari Uni Emirat Arab (UEA) Ras Al Khaimah dan perusahaan patungan Rusia-Indonesia, yakni PT Kereta Api Borneo (KAB).
“Bahkan kunjungan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke Rusia saat ini adalah bagian dari rangkaian untuk terus menjalin komunikasi lebih lanjut tentang pembangunan rel kereta api tersebut. Saya yakin dan percaya dengan pembangunan tersebut akan menjadi transportasi alternatif bagi masyarakat di daerah ini,” kata Mukmin Faisyal di Samarinda akhir pekan lalu.
Apa yang dilakukan Gubernur Kaltim ke Rusia untuk menindaklanjuti proses pembangunan rel kereta api tersebut agar lebih baik. Selain itu, adanya keinginan Pemerintah Pusat untuk membangunan rel kereta api penumpang diharapkan mampu memudahkan akses transportasi masyarakat antardaerah di Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Kita ketahui pembangunan ini akan dimulai dari Kecamatan Tanjung di Kabupaten Paser. Kemudian dilanjutkan ke PPU, Balikpapan, Samarinda hingga ke Maloy Sangatta. Dari Samarinda juga akan menghubungkan ke Kutai Kartanegara hingga ke Kutai Barat. Itu rencana pembangunannya. Semoga ini dapat terwujud, sehingga akses transportasi di Kaltim semakin bervariasi,” jelasnya.
Menurut dia, apa yang diberikan pemerintah pusat adalah bagian dari perjuangan yang telah dilakukan saat ini, yaitu tuntutan otonomi khusus (otsus). Mukmin mengaku bangga, karena sebelum tuntutan tersebut disampaikan, pemerintah pusat lebih dulu berencana untuk membangun sarana infrastruktur yang lebih baik di daerah ini.
“Kita patut bersyukur karena pembangunan ini sepenuhnya menggunakan biaya APBN. Mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunannya semua dilakukan pemerintah pusat yang rencananya dimulai tahun ini,” jelasnya.(jay/sul/es/adv).
////Foto: HM Mukmin Faisyal
08 Februari 2018 Jam 19:05:29
Pembangunan
02 Maret 2019 Jam 07:33:45
Pembangunan
08 Februari 2018 Jam 19:19:43
Pembangunan
30 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Desember 2017 Jam 14:17:41
Pembangunan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
12 Februari 2016 Jam 00:00:00
Sosial
26 November 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
16 Januari 2017 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
05 Maret 2019 Jam 18:00:31
Pemerintahan
11 Februari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah