Kuantitas Penduduk Harus Diimbangi dengan Kualitas
SAMARINDA – Pengendalian kuantitas pendukuk harus dibarengi dengan kualitas yang baik, sehingga secara bertahap peningkatan jumlah penduduk yang terkendali sekaligus menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk memnangkan persaingan global yang kian ketat.
Hal itu disampaikan, Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim, M Sa’bani pada Sosialisasi Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk Kaltim yang berlangsung di Ruang Tepian Kantor Gubernur, Selasa (20/10).
Dia mengatakan, selama ini laju pertumbuhan di Indonesia, termasuk Kaltim masih tinggi. Di Indonesia, rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen, sementara untuk Kaltim mencapai 3,82 persen setiap tahun.
Sementara itu, harus diakui pertumbuhan pendudukan yang tinggi ini masih belum diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk. Sebab itulah, pemerintah provinsi melalui BKKBN, kembali melakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk.
“Tentu saja diperlukan pemahaman bersama dan perlu untuk menanamkan persepsi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti pentingnya pengendalian kuantitas serta diimbangi dengan peningkatan kualitas,” ujarnya.
Karena itulah, dia mengimbau kepada BKKBN dan mitranya untuk benar-benar mempersiapkan diri, tidak hanya dalam pengendalian jumlah, tapi juga memiliki strategi-tepat untuk membangun keluarga sehat dan sejahtera.
“Kemudahan dalam peningkatan kualitas ini dapat tercapai apabila seluruh lapisan masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat serta mitra mitra saling bekerjasama menghadapi persaingan di dunia global yang tantangannya semakin beragam,” ujarnya.
Soasialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan rancangan tersebut oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim kepada mitra kerja tingkat daerah, baik yang instansi pemerintah maupun swasta yang dihadiri lebih dari 70 peserta dari Kaltim dan Kaltara.
Dalam rancangan tersebut bertujuan mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang pada 2015 yang ditandai dengan Total Fertility Rate/TFR (Angka Fertilitas Total) pada angka 2,1 dan Net Reproduction Rate/NRR ( Angka Reproduksi Neto) untuk mencapai angka. Guna mencapai target tersebut ditempuh Kebijakan Keluarga Berencana (KKB) pada 2010-2015 adalah revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. (aka/es/hmsprov)
27 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
26 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
17 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
10 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
26 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
26 November 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
28 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Mei 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
24 Januari 2018 Jam 23:02:08
Kesehatan
21 Oktober 2019 Jam 20:58:57
Perkebunan