Pemprov Lakukan Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi Pegawai
SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus melakukan berbagai upaya untuk pembenahan terhadap penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan struktural. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kompetensi pegawai melalui tes psikologi. Kompetensi sekaligus menjadi syarat mutlak pegawai untuk dapat menduduki satu jabatan tertentu.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Irianto Lambrie usai membuka Tes Psikologi Bagi PNS Golongan IIIc ke atas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Selasa (5/4) kemarin mengatakan, pelaksanaan tes psikologi sangat baik untuk menyeleraskan kemampuan dan kompetensi pegawai yang akan mengisi jabatan-jabatan struktural eselon IV dengan program pendidikan dan pelatihan (diklat).
Dengan begitu, maka diharapkan ke depan, penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan struktural akan lebih terukur, efektif dan efisien. Mantan Pj Gubernur Kaltara ini juga menegaskan, kemajuan besar yang saat ini sukses diraih merupakan hasil kerja para pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk pejabat di semua tingkatan eselon.
"Saat ini Kaltim sudah bergerak lebih kencang untuk mengejar kemajuan provinsi lain, seperti Yogyakarta dan Jawa Barat. Terbukti dari banyaknya penghargaan yang diberikan oleh kementerian maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang menobatkan Kaltim sebagai provinsi dengan kinerja terbaik. Itu semua adalah hasil kerja pegawai kita dengan penempatan pejabat struktural yang baik pula," ujar Sekprov Irianto Lambrie didampingi Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor.
Terbaru, Kaltim meraih peringkat kedua dalam kecepatan dan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berupa Anugerah Pangripta Nusantara yang diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Jakarta, pada pembukaan Musrenbangnas dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Ukuran kemajuan kerja pegawai Pemprov Kaltim lainnya lanjut Irianto, bisa dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari waktu ke waktu. Peningkatan penerimaan daerah tersebut menurutnya menjadi gambaran, bahwa pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim telah memberikan kontribusi yang sangat baik untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah ini.
"Kemajuan lain yang bisa kita simak langsung adalah peningkatan pelayanan terkait pembinaan dan pengembangan pegawai. Fasilitas dan layanan kantornya sudah sangat baik, apalagi kita juga sudah memiliki Gedung Asesstment Centre yang representatif. Ini sangat baik untuk pengukuran dan pemetaan kompetensi pegawai," imbuhnya.
Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor SE MTP mengatakan, pengukuran dan pemetaan pegawai dilakukan untuk membantu Gubernur menyiapkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
Pengukuran akan dilakukan kepada 252 pegawai selama tiga hari, setiap harinya akan diikuti sekitar 80 peserta. Pegawai yang mengikuti pengukuran dan pemetaan kompetensi melalui tes psikologi ini akan dipersiapkan menjadi kader-kader untuk mengisi posisi jabatan eselon IV yang akan memasuki pensiun.
Roby menjelaskan, pengukuran dilakukan untuk tiga aspek yakni manejerial, teknis dan sosial kultural meliputi integritas, kejujuran dan moral. UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengatur setiap pegawai wajib memiliki empat hal penting untuk menduduki satu jabatan. Yakni, kualifikasi, kompetensi, prestasi dan mampu membantu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kepala daerah untuk mendukung akselerasi pembangunan.
"Yang kami lakukan hari ini adalah mandat kedua dari UU ASN, terkait kompetensi pegawai. Jadi siapapun nanti, kalau belum memiliki kompetensi atau belum pernah diukur kompetensinya, maka dia tidak akan bisa duduk dalam jabatan struktural, karena itu merupakan syarat wajib," tegas mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim ini.
Pengukuran dan pemetaan kompetensi pegawai ini dilakukan menggunakan standar jelas, melalui kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat (Dispsiad) yang merekomendasikan kerjasama dengan Pemprov Yogyakarta. (sul/hmsprov)
Foto: Sekprov Dr H Irianto Lambrie (ketiga dari kiri) dan Kepala BKD HM Yadi Robyan Noor (kedua dari kiri) di sela kegiatan Tes Psikologi Bagi PNS Golongan IIIc ke atas. (johan/humasprov kaltim),
26 April 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 November 2020 Jam 10:10:57
Pemerintahan
20 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:17:43
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
02 Mei 2016 Jam 00:00:00
Politik
12 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 November 2016 Jam 00:00:00
Gubernur Kaltim
09 Juni 2020 Jam 20:53:23
Penanggulangan Bencana