11 Juni 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   1412 kali

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim maupun kabupaten dan kota saat ini sedang gencar-gencarnya fokus melaksanakan dan menuntaskan berbagai program pembangunan di daerah. Namun, pembangunan yang dilakukan sekarang ini tidak akan tercapai apabila hanya dilaksanakan pemerintah semata tetapi perlu adanya keterlibatan masyarakat.

“Pembangunan memang kewajiban pemerintah tetapi keterlibatan masyarakat sangat diperlukan termasuk peran serta kaum perempuan aktif didalamnya,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Kaltim Hj Halda Arsyad pada Workshop/Capacity Building Peran Perempuan dalam Pengambil Keputusan di Ruang Bina Bangsa, Rabu (8/6).

Menurut dia, kaum perempuan saat memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menyukseskan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Pengarusutamaan gender lanjutnya, merupakan bagian semangat persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan pembangunan.

Namun terpenting lanjutnya, bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut mengambil peran tersebuut.

Selain itu, lebih penting lagi kaum perempuan harus memiliki komitmen yang tinggi dengan upaya meningkatkan kualitas, kapasitas serta kompetensi diri agar mampu bersaing.

“Indikasinya adalah kaum perempuan belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Walaupun tidak sedikit dari mereka itu sudah memiliki kualitas dan kompetensi diri,” lanjutnya.

 Karenanya, BPPKB Kaltim merasa memiliki kewajiban dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas serta percaya diri kaum perempuan Kaltim.

 “Kami secara berkesinambungan melakukan pembinaan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas serta kompetensi terhadap kaum perempuan di daerah agar memiliki rasa percaya diri dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang,” ungkapnya.(yans/humasprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak