Kalimantan Timur
Remaja Harus Hindari Prilaku Menyimpang


SAMARINDA -  Keterbukaan informasi dan media sosial yang terus berkembang diindikasikan mampu mempengaruhi pergeseran prilaku yang buruk bagi remaja.

Sehingga diperlukan kepedulian dan perhatian serius jajaran pemerintah khususnya instansi terkait untuk memberikan pemahaman tentang bahaya prilaku menyimpang.

Karenanya, rangkaian peringatan Hari Kartini 2016 ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kaltim  menggelar Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja yang diikuti para remaja sekolah menegah atas hingga perguruan tinggi di Kaltim.

Menurut Asisten Administrasi dan Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman, advokasi dan KIE penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman kalangan remaja agar terhindar dari prilaku buruk.

“Seminar tentang kesehatan reproduksi remaja ini sangat penting sebagai upaya cegah dini prilaku menyimpang remaja,” kata H Aji Sayid Fatur Rahman pada Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja di Ruang Ruhui Rahayu, Kamis (14/4).

Dia meyakini telah terjadi pergeseran prilaku remaja yang ditandai dengan meningkatnya kasus aborsi dan pergaulan seks bebas serta penyalahgunaan narkoba.

“Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya yang intensif bagi pencegahan terjadinya prilaku buruk remaja. Jangan sampai prilaku itu mencederai cita-cita dan semangat perjuangan RA Kartini,” harapnya.

Sementara itu Kepala BPPKB Kaltim H Alda Arsyad mengatakan advokasi dan KIE kesehatan reproduksi remaja sebagai bagian memberikan pemahaman tentang bahaya prilaku dan hubungan seksual  menyimpang.

“Kami memandang perlu memberikan pengetahuan kalangan remaja dan generasi muda Kaltim terhadap bahaya dan dampak  penyimpangan prilaku seksual. Termasuk perlunya remaja menjaga kesehatan reproduksinya,” ujar Halda Arsyad.

Seminar diikuti  300 peserta terdiri pelajar, mahasiswa, organisasi perempuan dan kepemudaan, Forum Anak dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dengan menghadirkan tiga narasumber.(yans/humasprov

Berita Terkait
Government Public Relation