Sama-sama Kerja Keras
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Jakarta, Jumat kemarin (2/10) mengatakan, dalam memasuki era baru pelaporan keuangan pemerintah, dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
“Saya tidak mengatakan hal ini mudah untuk dijalankan. Perubahan ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama para pengelola keuangan. Saya berharap, pelaksanaan Rakernas Akuntansi ini menjadi momentum untuk bersama-sama bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Karena itu, seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga dan Gubernur, Bupati/Walikota beserta jajaran, diinstruksikan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan sebaik-baiknya.
Hal penting yang digaris bawahi Darmin adalah salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakan ekonomi yaitu penyerapan anggaran. Data hingga 25 September 2015 untuk anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dari pagu sebesar Rp795,5 trilyun, baru terealisasi sebesar Rp374,18 trilyun atau hanya sekitar 47,04 persen.
“Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga serta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam koridor peraturan perundangan,” jelasnya
Selain itu, pihak kementerian dan pemerintah daerah segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai dengan peraturan perundangan. Kementerian maupun pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran. Bahkan diharapkan menjadikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. (jay/sul/hmsprov)
15 Agustus 2021 Jam 21:11:03
Pemerintahan
06 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 November 2018 Jam 17:14:40
Pemerintahan
04 Juli 2017 Jam 10:59:28
Pemerintahan
13 Oktober 2021 Jam 22:18:07
Pemerintahan
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
13 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 April 2021 Jam 10:22:27
Kegiatan Silaturahmi