SAMARINDA - Sekitar 14.624 Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari Kantor Satpol PP Kabupaten/Kota se-Kaltim siap mengamankan dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim yang akan digelar 27 Juni 2018.
Kepala Kantor Satpol PP Kaltim Drs Gede Yusa mengatakan Satuan Linmas yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Pertahanan Sipil (Hansip) memiliki peran yang sangat penting. Satuan Linmas siap membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial lainnya, serta menjaga kondusifitas pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat Pilgub Kaltim.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dalam rangka penempatan petugas Linmas di masing-masing TPS untuk Pilgub Kaltim dan Pilbub PPU. Dan sudah beberapa Satpol PP yang menyerahkan Anggota Linmas ke Polres masing-masing," kata Gede Yusa akhir pekan lalu.
Untuk upacara penyerahan Bawah Kendali Operasional (BKO) sebanyak 14.624 Linmas se-Kaltim akan diserahkan ke Polda Kaltim di lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Balikpapan, Selasa (15/5). Kegiatan ini sebagai bentuk keikutsertaan Satuan Linmas dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang tetap aman, tertib dan tentram.
"Sebelum ditugaskan, para anggota Linmas sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis terkait tata cara pengamanan TPS yang dilakukan Satpol PP di masing-masing kabupaten/kota. Jadi setiap TPS nantinya akan ditugaskan dua Anggota Linmas," jelas Gede Yusa.
Dia berharap Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Meski berada di tingkat paling bawah dari hirarki penyelenggara Pemilu, KPPS merupakan ujung tombak sukses penyelenggaraan Pemilu. Karena itu peran Satuan Linmas dalam pengamanan ini menjadi sangat vital.
"Satuan Linmas akan membantu menjaga keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politik mereka secara aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun," kata Gede Yusa. (mar/sul/humasprov)
30 Agustus 2019 Jam 21:42:07
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
08 Mei 2018 Jam 23:44:27
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
09 Desember 2020 Jam 14:12:28
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14 November 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
09 Oktober 2020 Jam 00:21:01
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22 Maret 2023 Jam 12:30:05
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
24 Oktober 2017 Jam 08:03:56
Pertanian dan Ketahanan Pangan
02 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
17 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Maret 2023 Jam 23:44:21
Agama