Kalimantan Timur
2016 Pemprov Pastikan Tak Ada Izin Baru Pertambangan

 

SAMARINDA - Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akhir tahun 2015 menjadi momentum sangat penting bagi Pemprov dan masyarakat Kaltim. Setelah pengesahan  perda tersebut,  Pemprov Kaltim menegaskan tidak akan ada izin baru untuk tambang batu bara tahun depan.

Perusahaan tambang yang saat ini sudah mengantongi ijin dan sudah beroperasi diharapkan dapat mengelola tambangnya dengan baik dan melakukan reklamasi serta tidak mengabaikan kewajiban untuk melakukan reboisasi.

"Tahun depan kami pastikan tidak ada izin baru tambang batu bara. Apalagi, Perda RTRW kita telah disahkan. Jadi, kami hanya fokus pada penatakelolaan IUP yang ada saat ini. Silahkan kelola dengan baik sesuai ketentuan dalam perundang-undangan,” kata Plt Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi di Samarinda baru-baru ini.

Langkah ini dilakukan karena Pemprov Kaltim ingin mewujudkan penatakelolaan yang baik tentang pertambangan batu bara ke depan. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, khususnya untuk memberikan informasi yang tepat, jika ada perusahaan baik berlabel Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) maupun IUP agar dapat disampaikan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti.

Masyarakat harus aktif menyampaikan apabila ada perusahaan tambang batu bara melakukan pelanggaran aturan. Pemerintah dan masyarakat juga harus memberikan perhatian lebih terhadap aktifitas perusahaan yang berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat.

“Hal ini sudah diatur dalam tata ruang kita. Agar usaha pertambangan itu tidak ada di pemukiman. Secara keseluruhaan Pemprov Kaltim akan mengevaluasi dan menindak tegas jika kita temukan pelanggaran. Karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan untuk bersama pemerintah melakukan pengawasan,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov)      

 

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation