SAMARINDA - Tahun ini Pemprov Kaltim menargetkan realisasi program penurunan angka buta aksara mencapai 7.000 orang dari jumlah 24.250 orang di Kaltim. Selain komitmen Pemprov Kaltim, dukungan dari DPRD Kaltim juga sangat diharapkan.
Penurunan angka buta aksara akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim dan berkaitan erat dengan upaya menurunkan angka kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.
“Target ini sesuai hasil keputusan Tim Perencanaan Pemprov Kaltim di Bappeda Kaltim. Dari target tersebut, awalnya Disdik Kaltim mengusulkan 8.000 sasaran, namun disetujui hanya 7.000 orang. Kami berharap, dengan disetujui target ini mampu menurunkan angka buta aksara di Kaltim hingga tiga tahun ke depan selama kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Mukmin Faisyal,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Dayang Budiati didampingi Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Sudirman, pekan lalu.
Penurunan buta aksara juga mempengaruhi pengembangan program MDG’s dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim. Karena itu, mendukung peningkatan kualitas SDM di daerah, perlu adanya pengembangan pendidikan non formal dan informal. Pasalnya, pendidikan non formal dan informal juga mampu menurunkan buta aksara di Kaltim, selain pendidikan formal lainnya.
Optimalisasi program ini akan didukung oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di masing-masing kelurahan maupun kecamatan. “Peran aktif Rukun Tetangga (RT), Lurah dan para Camat sangat diperlukan untuk menjemput bola. Artinya, jika ada warga yang buta aksara diharapkan dapat didata, sehingga dapat mengikuti program ini dan warga yang merasa buta aksara jangan malu untuk ikut program ini,” jelasnya.
Dengan adanya peran RT, Lurah dan Camat diharapkan program satu nama satu alamat atau one name one address dapat terwujud. Sehingga, jumlah penurunan angka buta aksara disesuaikan dengan data dan fakta.
“Kami harap ini dapat terlaksana. Sesuai program Pemerintah Pusat, sasaran kita adalah mereka yang berusia 15-59 tahun. Kami yakin, jika target ini terlaksana, maka hingga 2018 dari 24.250 orang akan tersisa hanya sekitar 3.250 orang,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)
13 Juni 2019 Jam 21:25:19
Sosial
28 Januari 2014 Jam 00:00:00
Sosial
11 November 2014 Jam 00:00:00
Sosial
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
25 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial
21 Juni 2017 Jam 09:22:38
Sosial
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
12 Juni 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
05 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Oktober 2020 Jam 18:11:04
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
26 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
31 Oktober 2019 Jam 09:40:33
Kerjasama Pemerintahan