23 Desember 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Kesehatan   1331 kali

 

SAMARINDA - Pemprov Kaltim memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sektor kesehatan, agar seluruh masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan dan perbatasan.

Penegasan itu, disampaikan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali, bahwa sektor kesehatan dan pendidikan masih menjadi prioritas Pemprov Kaltim sampai 2018 mendatang.

"Kita harapkan 2018 mendatang, seluruh masyarakat Kaltim, bukan saja di perkotaan tetapi juga masyarakat yang berada  di pedalaman dan perbatasan  sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baikknya," kata Bere Ali usai membuka Rapat Kerja Jaminan Kesehatan se-Kaltim di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/12).

Tujuan rapat kerja ini lanjut Bere Ali adalah untuk lebih fokus kepada verifikasi data dan integrasi  jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke dalam BPJS Kesehatan, karena memang pemprov mengharapkan  2018 mendatang semua sudah tercakup. 

"Oleh karena itu diharapkan, kalau data ini benar-benar mantap, maka masyarakat  miskin itu dijamin melalui penerima bantuan iuran (PBI) APBN dan sisanya ditanggung APBD," ujarnya. 

Untuk data jaminan kesehatan, kata Bere Ali, Kaltim sudah 75 persen teratasi, baik  melalui PBI APBN mupun APBD, kemudian tambah jamkesda, pegawai negeri, perusda, TNI/Polri, termasuk yang mandiri sudah banyak yang terdaftar dalam jaminan kesehatan.

"Sehingga target yang kita kejar tinggal  25 persen. Diharapkan 2018 mendatang semuanya sudah terlayani. Namun tujuan yang terpenting adalah seluruh masyarakat Kaltim bisa terlayani kesehatannya dengan sebaik-baiknya," kata Bere Ali. (mar/sul/humasprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak