SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim tak pernah berhenti berinovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban membayarkan pajak. Untuk tahun 2020 medatang Bapenda menargetkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1 trliun.
Diakui Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati, selain target PKB Rp.1 triliuan. Pihaknya juga menargetkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.1 triliun dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Beromotor (PBBKB) Rp.3 triliun .
“Apa yang kita targetkan sesuai realisasi penerimaan PKB tahun 2019 yang surplus. Apalagi masyarakat sangat dipermudah dengan pelayanan Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor ( Simpator ) yang sudah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Ismiati.
Bapenda menyediakan 9 kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Induk dan Samsat Pembantu yang tersebar di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Bontang, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Berau.
Selain itu, tersedia Samsat Drive Thru yang hadir di wilayah Samarinda, Balikpapan dan PPU. "Terdapat pula layanan Samsat Bus yang tersedia di Samarinda, Balikpapan, Kubar dan PPU,” tandasnya.
Memanfaatkan kecanggihan teknologi, lanjut Ismiati, Bapenda juga melakukan terobosan dengan menghadirkan e-Samsat dengan menggandeng pihak perbankan dan BUMN untuk memberikan jasa kepada masyarakat.
“Layanan e-Samsat Bapenda Kaltim telah bekerja sama dengan Bankaltimtara, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pos Indonesia (Persero) dan terbaru PT Pegadaian (Persero),” sebutnya.
Menyadari tantangan geografis Kaltim yang begitu luas, Bapenda juga menghadirkan layanan Samsat yang membantu masyarakat hingga di wilayah pelosok. Diantaranya Samsat Desa tersedia di Kukar, Bontang, dan Paser. Samsat Jelajah terdapat di Kukar dan Kutim. Sementara itu, Samsat Terapung di Kutai Barat.
“Terobosan yang kita lakukan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan tidak membayar pajak kendaraannya, “ tegas Ismiati.(mar/her/yans/humasprov kaltim)
10 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
19 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
06 Maret 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Februari 2019 Jam 19:27:38
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 21:24:32
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 November 2023 Jam 19:34:35
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
18 Mei 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
28 Maret 2014 Jam 00:00:00
Peternakan
18 Desember 2020 Jam 09:00:22
Berita Acara
08 Februari 2018 Jam 19:17:38
Pemerintahan
15 Oktober 2018 Jam 19:08:31
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa