SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim tak pernah berhenti berinovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban membayarkan pajak. Untuk tahun 2020 medatang Bapenda menargetkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1 trliun.
Diakui Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati, selain target PKB Rp.1 triliuan. Pihaknya juga menargetkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.1 triliun dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Beromotor (PBBKB) Rp.3 triliun .
“Apa yang kita targetkan sesuai realisasi penerimaan PKB tahun 2019 yang surplus. Apalagi masyarakat sangat dipermudah dengan pelayanan Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor ( Simpator ) yang sudah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Ismiati.
Bapenda menyediakan 9 kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Induk dan Samsat Pembantu yang tersebar di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Bontang, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Berau.
Selain itu, tersedia Samsat Drive Thru yang hadir di wilayah Samarinda, Balikpapan dan PPU. "Terdapat pula layanan Samsat Bus yang tersedia di Samarinda, Balikpapan, Kubar dan PPU,” tandasnya.
Memanfaatkan kecanggihan teknologi, lanjut Ismiati, Bapenda juga melakukan terobosan dengan menghadirkan e-Samsat dengan menggandeng pihak perbankan dan BUMN untuk memberikan jasa kepada masyarakat.
“Layanan e-Samsat Bapenda Kaltim telah bekerja sama dengan Bankaltimtara, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pos Indonesia (Persero) dan terbaru PT Pegadaian (Persero),” sebutnya.
Menyadari tantangan geografis Kaltim yang begitu luas, Bapenda juga menghadirkan layanan Samsat yang membantu masyarakat hingga di wilayah pelosok. Diantaranya Samsat Desa tersedia di Kukar, Bontang, dan Paser. Samsat Jelajah terdapat di Kukar dan Kutim. Sementara itu, Samsat Terapung di Kutai Barat.
“Terobosan yang kita lakukan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan tidak membayar pajak kendaraannya, “ tegas Ismiati.(mar/her/yans/humasprov kaltim)
25 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
19 Maret 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
14 April 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
19 Agustus 2022 Jam 15:19:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
21 November 2019 Jam 23:05:15
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
12 Juli 2017 Jam 07:49:52
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 Februari 2023 Jam 07:48:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Februari 2023 Jam 07:45:48
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:43:33
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2023 Jam 07:40:29
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:37:47
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 Maret 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
03 Januari 2014 Jam 00:00:00
Agama
25 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
02 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Januari 2021 Jam 14:13:45
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah