25 SKPD Dinilai Responsif Gender
SAMARINDA – Terhitung 25 dari 63 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai responsif gender terkait pengarusutamaan gender (PUG) yang terlihat dari perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
“Tahun ini terdapat 25 SKPD dinilai responsif gender. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak dalam semanmgat membangun untuk semua,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kaltim Hj Ardingsih, Senin (6/10).
Menurut dia, selama ini diketahui pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kaltim masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Misalnya, IPM di posisi lima nasional sedangkan indek pembangunan gender (IPG) posisi 29 dari 33 provinsi.
Kondisi ini membuktikan terjadi kesenjangan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. “Diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan,” ujar Ardiningsih.
Ardiningsih mengakui selama beberapa tahun ini pihaknya terus memberikan motivasi serta pendampingan kepada SKPD guna mencapai kesetaraan gender. “Kita bersyukur 50 persen dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kaltim dinilai responsif gender,” sebutnya.
Selain itu, guna meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah (SKPD) tentang penting isu gender dan anggaran responsif gender, Badan PPKB Kaltim telah menyelenggarakan sosialisasi strategi nasional (Stranas) percepatan pengarusutamaan gender (PUG).
“Kami terus mendorong adanya komitmen internal para pihak dalam penerapan anggaran responsif gender. Tahun ini evaluasi dari kementerian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terhadap penyelenggaraan responsif gender di daerah,” jelasnya.
Ardinigsih menyebutkan Kaltim selama tiga tahun berturut-turut telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) karena dinilai sebagai provinsi yang memiliki komitmen tinggi terhadap strategi pengarusutamaan gender.
Namun demikian ujar Ardiningsih, guna meraih penghargaan nasional itu selain provinsi juga kabupaten dan kota melalui kinerja SKPD yang responsif gender. “Kita berharap kabupaten dan kota berpartisipasi melakukan analisa data untuk responsif gender secara online,” harapnya.(yans/es/hmsprov).
///FOTO : Sejumlah peserta Sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas-PUG).(Ist)
05 Desember 2019 Jam 08:13:38
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Maret 2022 Jam 21:22:32
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Juli 2019 Jam 22:38:04
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Juni 2022 Jam 21:52:33
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Maret 2019 Jam 08:59:45
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13 Agustus 2022 Jam 19:29:24
Gubernur Kaltim
13 Agustus 2022 Jam 19:26:49
Gubernur Kaltim
12 Agustus 2022 Jam 19:23:54
Gubernur Kaltim
11 Agustus 2022 Jam 19:20:41
Wakil Gubernur Kaltim
11 Agustus 2022 Jam 19:17:44
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
02 Desember 2015 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
01 April 2018 Jam 20:51:48
Kependudukan dan Catatan Sipil
08 Februari 2019 Jam 19:41:54
Kegiatan Pemerintah
27 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah