25 SKPD Dinilai Responsif Gender

07 Oktober 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1734 kali

25 SKPD Dinilai Responsif Gender

SAMARINDA – Terhitung 25 dari 63 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai responsif gender terkait pengarusutamaan gender (PUG) yang terlihat dari perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

“Tahun ini terdapat 25 SKPD dinilai responsif gender. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak dalam semanmgat membangun untuk semua,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kaltim Hj Ardingsih, Senin (6/10).

Menurut dia, selama ini diketahui pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kaltim masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Misalnya, IPM di posisi lima nasional sedangkan indek pembangunan gender (IPG) posisi 29 dari 33 provinsi.

Kondisi ini membuktikan terjadi kesenjangan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. “Diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan,” ujar Ardiningsih.

Ardiningsih mengakui selama beberapa tahun ini pihaknya terus memberikan motivasi serta pendampingan kepada SKPD guna mencapai kesetaraan gender. “Kita bersyukur 50 persen dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kaltim dinilai responsif gender,” sebutnya.

Selain itu, guna meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah (SKPD) tentang penting isu gender dan anggaran responsif gender, Badan PPKB Kaltim telah menyelenggarakan sosialisasi strategi nasional (Stranas) percepatan pengarusutamaan gender (PUG).

“Kami terus mendorong adanya komitmen internal para pihak dalam penerapan anggaran responsif gender. Tahun ini evaluasi dari kementerian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terhadap penyelenggaraan responsif gender di daerah,” jelasnya.

Ardinigsih menyebutkan Kaltim selama tiga tahun berturut-turut telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) karena dinilai sebagai provinsi yang memiliki komitmen tinggi terhadap strategi pengarusutamaan gender.

Namun demikian ujar Ardiningsih, guna meraih penghargaan nasional itu selain provinsi juga kabupaten dan kota melalui kinerja SKPD yang responsif gender. “Kita berharap kabupaten dan kota berpartisipasi melakukan analisa data untuk responsif gender secara online,” harapnya.(yans/es/hmsprov).

///FOTO : Sejumlah peserta Sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas-PUG).(Ist)