25 SKPD Dinilai Responsif Gender
SAMARINDA – Terhitung 25 dari 63 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai responsif gender terkait pengarusutamaan gender (PUG) yang terlihat dari perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
“Tahun ini terdapat 25 SKPD dinilai responsif gender. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak dalam semanmgat membangun untuk semua,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kaltim Hj Ardingsih, Senin (6/10).
Menurut dia, selama ini diketahui pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kaltim masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Misalnya, IPM di posisi lima nasional sedangkan indek pembangunan gender (IPG) posisi 29 dari 33 provinsi.
Kondisi ini membuktikan terjadi kesenjangan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. “Diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan,” ujar Ardiningsih.
Ardiningsih mengakui selama beberapa tahun ini pihaknya terus memberikan motivasi serta pendampingan kepada SKPD guna mencapai kesetaraan gender. “Kita bersyukur 50 persen dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kaltim dinilai responsif gender,” sebutnya.
Selain itu, guna meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah (SKPD) tentang penting isu gender dan anggaran responsif gender, Badan PPKB Kaltim telah menyelenggarakan sosialisasi strategi nasional (Stranas) percepatan pengarusutamaan gender (PUG).
“Kami terus mendorong adanya komitmen internal para pihak dalam penerapan anggaran responsif gender. Tahun ini evaluasi dari kementerian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terhadap penyelenggaraan responsif gender di daerah,” jelasnya.
Ardinigsih menyebutkan Kaltim selama tiga tahun berturut-turut telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) karena dinilai sebagai provinsi yang memiliki komitmen tinggi terhadap strategi pengarusutamaan gender.
Namun demikian ujar Ardiningsih, guna meraih penghargaan nasional itu selain provinsi juga kabupaten dan kota melalui kinerja SKPD yang responsif gender. “Kita berharap kabupaten dan kota berpartisipasi melakukan analisa data untuk responsif gender secara online,” harapnya.(yans/es/hmsprov).
///FOTO : Sejumlah peserta Sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas-PUG).(Ist)
13 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Juli 2019 Jam 22:38:04
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20 Desember 2019 Jam 21:26:04
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Juli 2020 Jam 23:53:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
24 Oktober 2018 Jam 19:59:18
Kegiatan Pemerintah
17 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Oktober 2018 Jam 21:08:20
Pemerintahan
31 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
23 September 2015 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia