6.000 Kepala Desa Se-Indonesia Kompak Dukung IKN

19 Desember 2022 Jam 06:36:49 Cinthia Ibu Kota Negara 735 kali

Foto Hudais Tri Putra / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Sekitar 6.000 kepala desa se-Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Dome Balikpapan, Ahad (18/12/2022). Rakornas Apdesi dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.

Rakornas Apdesi kali ini menjadi momentum kepala desa se-Indonesia untuk menyuarakan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantra (IKN) di Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam dua hari rangkaian pelaksanaan Rakornas Apdesi, pada hari pertama, Sabtu 17 Desember 2022, 6.000 kepala desa melakukan lawatan ke Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Desa Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, sekaligus membentangkan spanduk bertuliskan “Siapa Pun Pemimpinnya di 2024, Harga Mati Melanjutkan Pembangunan IKN".

Ketua DPP Apdesi Surtawijaya menegaskan bahwa kepala desa se-Indonesia mendukung pemerintah untuk melaksanakan pembangunan IKN secara berkelanjutan. Karena, menurut Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Tangerang ini pemindahan IKN di Kaltim demi untuk pemerataan pembangunan, sehingga ke depan pembangunan Indonesia tidak terfokus pada satu kawasan saja.

“Kaltim merupakan kawasan tengah Indonesia, sehingga jangkauan dari tengah bisa lebih mudah ke arah barat maupun timur, berbeda dengan saat ibu kota Indonesia yang berada di kawasan barat negara, sehingga pembangunan dinilai belum merata atau masih terfokus di kawasan tertentu saja,” jelas Surtawijaya sembari mengatakan dukungan terhadap pemindahan dan pembangunan IKN di Kaltim dari 6.000 kades ini, ujar Surtawijaya, sudah mewakili kades se-nusantara yang jumlahnya 74.000 kades.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan Rakornas Apdesi di Dome Balikpapan, Ahad 18 Desember 2022 dibentangkan spanduk bertuliskan “IKN Harga Mati” dan “Siapapun Presidennya IKN Harus Lanjut”, sebagai bentuk dukungan penuh kepala desa se-Indonesia untuk IKN di Kaltim. (her/sul/adpimprov kaltim)