SAMARINDA - Sebanyak 668 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Provinsi Kaltim mengikuti orientasi pembekalan pengenalan organisasi, tugas dan fungsi.
Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otda Setdaprov Kaltim H Ardiansyah mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan, aparatur penegak hukum dan HAM harus mampu bergerak secara cepat dan tepat, serta mampu mengembangkan budaya hukum demi tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hal ini sangat penting, lanjut Ardiansyah karena sejalan pula dengan tujuan reformasi hukum yang tidak hanya terbatas pada penyempurnaan sarana dan prasarana materi dan aparatur hukum, namun yang tidak kalah pentingnya bagaimana upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan.
Selain itu, diperlukan profesionalisme, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra dan wibawa aparatur, khususnya jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim di masa mendatang akan lebih baik lagi. "Oleh karena itu, saya tekankan agar jajaran Kanwil Hukum dan HAM Kaltim serta aparat penegak hukum dan HAM lainnya mampu bertindak secara cepat dan tepat, serta transparan agar setiap permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik," kata Ardiansyah saat membuka pembekalan orientasi CPNS di lingkup Kanwil Kemenkum dan HAM yang dilaksanakan di Lamin Etam Samarinda, Senin (22/1).
Ditambahkan, kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum semakin banyak. Salah satu pemicunya adalah kebebasan yang jauh lebih longgar dibandingkan masa lalu. Demikian pula halnya masalah dan tantangan hukum saat kini, sudah barang tentu berbeda dengan masa-masa lalu. "Oleh karenanya diperlukan kesungguhan dan komitmen yang kuat dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim untuk dapat memberikan layanan, sekaligus mewujudkan ketertiban dan keadilan hukum dan HAM di daerah ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," tegas Ardiansyah.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim Agus Saryono mengatakan, perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Kemenkum dan HAM Kaltim dilaksanakan 2017 lalu. Kini mengikuti pembekalan orientasi sebelum memulai pengabdian. Pelaksanaan orientasi kepada 668 CPNS dimaksudkan sebagai pembekalan kepada mereka sebelum melaksanakan tugas di lapangan, sehingga dengan pembekalan ini, tentu diharapkan mereka nantinya bisa siap dan tugas apa yang akan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai penjaga tahanan.
"Sehingga dengan pembekalan orientasi ini, kita harapkan para CPNS sudah kita persiapkan baik secara fisik maupun mental dan ini merupakan berkah bagi Provinsi Kaltim karena baru pertama kali mendapatkan formasi penerimaan CPNS sebanyak 668 orang.
Agus Saryono memaparkan secara rinci sebanyak 668 orang CPNS yang mengikuti pembekalan dan orientasi terdiri dari, Penjaga Tahanan sebanyak 599 orang (SLTA). Pembimbing Kemasyarakatan 21 orang (S1). Perawat 4 orang (S1). Pemeriksa Keimigrasian 38 orang (S1). Penata Keuangan 2 orang (S1). Analis Hukum 2 orang (S1). Kustodian Kekayaan Negara 1 orang (S1) dan Dokter Umum 1 orang (S1). (mar/sul/humasprov)
14 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Desember 2021 Jam 21:45:13
Pemerintahan
14 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
11 Oktober 2022 Jam 15:35:08
Agenda Pemerintah
19 Maret 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
20 September 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
26 April 2022 Jam 23:00:02
Agenda Pemerintah
11 Mei 2021 Jam 09:13:18
Rapat Koordinasi Pemerintah