Kalimantan Timur
715 Kasus Pelaporan Anak Penyandang Disabilitas

Ist

SAMARINDA - Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany mengatakan berdasarkan data Simfoni Kemen PPPA sampai Agustus lalu terdapat 715 kasus  pelaporan anak penyandang disabilitas korban kekerasan.

Hal ini disampaikannya pada Bimtek Pelaksanaan Pendampingan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum di Hotel Grand Victoria, Senin siang (9/12/2019).

“Penyandang disabilitas acap kali mengalami diskriminasi saat berurusan dengan hukum (pidana maupun perdata). Akibatnya, mereka menjadi korban kedua kalinya karena proses hukum yang diskriminatif dan vonis yang tidak memberikan rasa keadilan,” ujarnya.

Tingginya angka pelaporan tersebut selayaknya disikapi dan diantisipasi melalui pemahaman yang baik. Juga, pendampingan dalam penyelesaian kasus kekerasan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 

Sehingga penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya tanpa diskriminasi. Mengedapankan kepentingan terbaik bagi mereka agar terjaga kelangsungan hidupnya serta terakomodir keinginan dan harapannya.

“Di Kaltim sudah ada lembaga yang menaungi penyandang disabilitas yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Koordinasi dan Konsultasi Perenpuan Penyandang Disabilitas (PIKP2D), Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP-ABK) dan Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia (Forkasi).

Bimtek diikuti 40 peserta dari perwakilan Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kertanegara dan Bontang, DKP3A Kaltim, Polda Kaltim, UPPPA Polresta Samarinda, Puspaga, UPTD PPPA, SLB Negeri Pembina, Lembaga Perlindungan Anak dan Fasilitator PATBM. 

Hadir narasumber Kabid Perlindungan ABK, ABH dan Psikososial Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Indrawati, perwakilan Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Purwanti dan Polda Kaltim Bripka M Arif.(yans/her/humasprovkaltim).

Berita Terkait
Government Public Relation