SAMARINDA - Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany mengatakan berdasarkan data Simfoni Kemen PPPA sampai Agustus lalu terdapat 715 kasus pelaporan anak penyandang disabilitas korban kekerasan.
Hal ini disampaikannya pada Bimtek Pelaksanaan Pendampingan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum di Hotel Grand Victoria, Senin siang (9/12/2019).
“Penyandang disabilitas acap kali mengalami diskriminasi saat berurusan dengan hukum (pidana maupun perdata). Akibatnya, mereka menjadi korban kedua kalinya karena proses hukum yang diskriminatif dan vonis yang tidak memberikan rasa keadilan,” ujarnya.
Tingginya angka pelaporan tersebut selayaknya disikapi dan diantisipasi melalui pemahaman yang baik. Juga, pendampingan dalam penyelesaian kasus kekerasan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Sehingga penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya tanpa diskriminasi. Mengedapankan kepentingan terbaik bagi mereka agar terjaga kelangsungan hidupnya serta terakomodir keinginan dan harapannya.
“Di Kaltim sudah ada lembaga yang menaungi penyandang disabilitas yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Koordinasi dan Konsultasi Perenpuan Penyandang Disabilitas (PIKP2D), Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP-ABK) dan Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia (Forkasi).
Bimtek diikuti 40 peserta dari perwakilan Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kertanegara dan Bontang, DKP3A Kaltim, Polda Kaltim, UPPPA Polresta Samarinda, Puspaga, UPTD PPPA, SLB Negeri Pembina, Lembaga Perlindungan Anak dan Fasilitator PATBM.
Hadir narasumber Kabid Perlindungan ABK, ABH dan Psikososial Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Indrawati, perwakilan Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Purwanti dan Polda Kaltim Bripka M Arif.(yans/her/humasprovkaltim).
03 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 September 2019 Jam 22:23:53
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 September 2018 Jam 18:32:13
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Maret 2019 Jam 08:59:45
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Agustus 2019 Jam 11:53:25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
21 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 April 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 November 2022 Jam 07:28:13
Perkebunan
22 Maret 2018 Jam 19:27:36
Agama
27 Juni 2021 Jam 15:41:50
Kunjungan Kerja