90 Persen RPJMD Kaltim Masuk RPJMN 2015-2019

09 Maret 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 985 kali

90 Persen RPJMD Kaltim Masuk RPJMN 2015-2019

SAMARINDA-Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan, sejumlah kawasan ekonomi di Kaltim telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan 90 persen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Manengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Ini bukti kesungguhan pemerintah pusat mendukung program Pemprov Kaltim dengan dukungan dana APBN yang akan dipergunakan mambangun infrastruktur di tiga kawasan strategis nasional, yakni kawasan industri di Bontang sampai ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK)," kata Awang Faroek Ishak pada pelantikan anggota Dewan KEK-MBTK di Lamin Etam, beberapa hari lalu.

Dikatakan, dalam waktu tidak lama lagi pemerintah akan mambangun Jembatan Pulau Balang untuk bentang panjang dengan dana APBN. Sedangkan bentang pendek telah dibangun dengan APBD. Kemudian jembatan Tol PPU-Balikpapan yang menghubungkan Coastal Road PPU dan Coastal Road Balikpapan sampai ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sultan Sulaiman yang terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang terdiri dari lima paket yang akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol Samarinda- Bontang.

"Kemudian dari Bontang-Sangatta-Bangalon (Lubuk Tutung) sampai ke KEK- MBTK, dimana di kawasan tersebut oleh PT Indonesia Plantation Synergi akan membangun 3 pabrik kepala sawit, " kata Awang Faroek.

Disamping itu, lanjut Awang, akan dibangun tangki timbun oleh Kementerian Perindustrian, sementara itu saat ini sedang dibangun jalan sepanjang 17 Km, 2 jalur besar dari Kementerian Pekerjaaan Umum (PU) dari Kaliorang sampai ke KEK MBTK.

"Pemprov Kaltim saat ini sedang membangun infrastruktur dalam rangka kawasan berupa jalan primer dan sekunder," kata Awang.

Ditambahkan, Sekretariat Dewan KEK Nasional pun telah memberi sinyal bahwa tahun ini pemerintah pusat akan menyiapkan dana investigasi pengembangan kawasan KEK MBTK tidak kurang dari Rp3,4 triliun untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan. Misalnya pemetaan lahan, pembangunan jalan, instalasi pengelolaan limbah, instalasi pengolaan air bersih, fasilitas kantor dan perumahan, termasuk pemetaan lahan.

"Artinya, lahan KEK akan disiapkan secara optimal dengan melakukan perataan tanah agar siap dibangun pabrik,"ujar Awang.

Awang Faroek mengatakan, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dalam pertemuan 5 gubernur Kalimantan, Februari lalu, pengembangan KEK dan kawasan Industri di seluruh Indonesia ditujukan untuk membangun daya saing Indonesia.

"Selain itu, pengembangan KEK juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah guna mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan antarwilayah melalui peningkatan penanaman modal," kata Awang. (mar/sul/hmsprov)

Berita Terkait