SAMARINDA - Untuk memperkuat komitmen OPD Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Advokasi Pelaksanaan PUG di Provinsi di Hotel Swiss Bellhotel Borneo Samarinda, Kamis (5/12/2019).
Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan PUG merupakan salah satu “cross cutting issue” dalam pembangunan, sekaligus strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia.
“SDGs (Sustainable Development Goals) secara tegas menetapkan prinsip “No One Left Behind”. Berarti akan membawa konsekuensi bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia dan kelompok lainnya,” ujarnya.
Salah satu target SDGs lanjut Halda, goals ke-5 yang secara tegas dan jelas menyebutkan pentingnya negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu goals (tujuan yang akan dicapai). Untuk itu, strategi PUG diharapkanmenjadi dasar untuk mendorong pencapaian target tersebut.
Secara umum tantangan yang dihadapi saat ini ditingkat nasional maupun daerah yakni belum adanya komitmen kepala daerah dan kurangnya pemahaman tentang Strategi PUG dalam mengimplementasikan tujuh Prasyarat PUG.
Kondisi ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.
Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG Baik di kementerian/lembaga dan daerah namun pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal.
“Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Halda.
Kegiatan diikuti 24 peserta terdiri Inspektorat Kaltim, BPKAD, Bappeda, Inspektorat Samarinda, Dinas PPPA Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Hadir narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Endah Sri Rejeki dan Kasi Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi.(yans/her/humasprovkaltim)
10 April 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08 Mei 2022 Jam 21:05:16
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 November 2019 Jam 07:17:18
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 Februari 2020 Jam 09:07:47
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23 Desember 2017 Jam 13:28:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
04 November 2018 Jam 18:07:46
Kependudukan dan Catatan Sipil
15 November 2017 Jam 08:34:51
Pemerintahan
17 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Juli 2021 Jam 22:10:41
Rapat Koordinasi Pemerintah