Kaltim Tetap Bertekad Raih Opini WTP
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim tetap bertekad untuk meraih penilaian (opini) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2013 dengan mengurangi adanya paragraf penjelas.
“Kami terus berupaya melakukan perbaikan atas permasalahan yang terungkap dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim. Sehingga, opini WTP tahun 2012 akan kembali diraih pada laporan keuangan di tahun 2013,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Fareok Ishak pada Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2013 di Auditorium Perwakilan BPK-RI Kaltim, Senin (21/4).
Laporan keuangan tahun 2013 ini lanjut Awang, telah menggabungkan semua laporan keuangan SKPD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemprov Kaltim terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Telah dilakukan review Inspektorat Pemprov Kaltim sehingga menghindari adanya penyajian laporan keuangan salah saji yang bersifat material. Selain itu, review memberikan keyakinan laporan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disertai pengungkapan.
Awang berharap pemberian opini atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak semata-mata melihat hasil akhir laporan tetapi dapat menilai proses penyusunan dan upaya perbaikan serta langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Kaltim.
Menurut Awang, pada dasarnya hubungan dan kerjasama serta dukungan yang sinergis antara Pemprov Kaltim dengan BPK-RI Perwakilan Kaltim terjalin sangat baik. Terutama, dalam memberikan perhatian serius terhadap penyempurnaan manajemen Pemprov Kaltim.
“Saya berharap kerjasama yang sinergi dapat terus ditingkatkan , sehingga berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan dapat ditekan atau dideteksi sedini mungkin,” ungkap Awang Faroek Ishak.
Semetara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Kaltim Sri Haryoso Suliyanto mengemukakan penyampaian laporan keuangan Pemprov Kaltim merupakan amanat UU Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dalam ketentuan mensyaratkan sebelum pertanggungjawaban disampaikan kepada DPRD maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh BKP terkait laporan keuangan Pemprov Kaltim,” ujar Sri Haryoso Suliyanto.
Dalam acara tersebut juga diserahkan penyempaian laporan hasil pemerikasaan dengan tujuan tertentu atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan daerah Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera serta hasil resume tindak lanjut hasil pemeriksaan BKP-RI.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi menyerahkan penyampaian laporan keuangan DPRD Kaltim dan Wakil Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman menerima resume tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.(yans/es/hmsprov).
///FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak menyerahkan berkas laporan keuangan Pemprov Kaltim kepada Kepala BPK-RI Sri Haryoso Suliyanto.(johan/humasprov kaltim)
26 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Oktober 2019 Jam 19:14:46
Pemerintahan
17 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Maret 2023 Jam 23:24:52
Agama
28 Maret 2023 Jam 00:32:57
Wakil Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:54:43
Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:46:11
FCPF-CF
27 Maret 2023 Jam 06:36:34
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
29 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
12 Maret 2019 Jam 21:03:03
Dekranasda
12 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
25 Mei 2021 Jam 23:44:09
Kegiatan Silaturahmi
23 Januari 2020 Jam 08:45:23
Kerjasama Pemerintahan