Diskusi Publik Eksistensi RRI Kaltim
SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam dialog publik penguatan eksistensi RRI Kaltim meminta agar lembaga penyiaran publik tersebut menyampaikan pemberitaan yang aktual.
Utamanya pemberitaan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga masyarakat Kaltim mengetahui apa saja upaya pemerintah mewujudkan kemajuan di daerah ini.
“Misalnya, apresiasi dan fasilitasi pemerintah terutama Pemprov Kaltim atas tuntutan masyarakat di kabupaten dan kota untuk meraih otonomi khusus bagi Kaltim,” kata Awang Faroek Ishak di Ruang Pandurata Kantor Gubernur, Selasa (17/3).
Tuntutan otonomi khusus (otsus) yang digaungkan masyarakat Kaltim menurut Awang, perlu diketahui masyarakat termasuk para pemangku kepentingan di daerah maupun pusat agar bersama-sama berjuang demi kepentingan daerah dan masyarakat.
Meski menjadi berita teraktual, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui pentingnya status otsus bagi Kaltim.
“Berkali-kali saya sampaikan di media massa baik cetak maupun televisi dan radio bahwa perjuangan masyarakat menuntut otsus harus tetap dalam koridor konstitusi dan NKRI. Status otsus bagi kita akan mampu membawa daerah ini semakin maju dan percepatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” ujar Awang Faroek.
Demikian halnya, upaya pemerintah daerah memperoleh hak participating interes (PI) terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di kawasan Blok Mahakam merupakan hal yang perlu dikaethui masyarakat secara luas.
“Jadi di sinilah peran media khususnya RRI untuk ikut menyiarkan upaya pemerintah dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk pelaksanaan pembangunan terkait pemenuhan kebutuhan atau infrastruktur dasar masyarakat Kaltim,” ungkap Gubernur.
Selain itu, melalui dialog siaran radio dapat dilakukan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dapat langsung mengetahui permasalahan yang disampaikan masyarakat pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil juga perkotaan.
“Saya siap dikritik terkait kinerja jajaran saya. Sebab, banyak masalah air, jalan juga banjir maupun berbagai permasalahan di daerah yang bukan tanggungjawab Pemprov tapi disalahkan ke kami. Tidak apa-apa. Artinya masyarakat kita sudah kritis dan kami siap menindaklanjuti permasalahan itu untuk dituntaskan,” jelas Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Kepala Stasiun LPP RRI Kaltim Suyono mengemukakan RRI adalah mitra pemerintah daerah terutama dalam penyampaian berita-berita aktual terkait kebijakan maupun kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Semangat ini ditularkan oleh Gubernur Awang Faroek sehingga kami memiliki kekuatan bersiaran dan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat dan pemerintah agar Kaltim ini semakin maju,” ujar Suyono.
Diskusi publik dalam rangka penguatan eksistensi RRI dihadiri elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, pelajar, mahasiswa serta BKOW Kaltim. Tampak hadir pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim dan ahli telekomunikasi dari Universitas Mulawarman Samarinda . (yans/sul/es/hmsprov)
///FOTO : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama sejumlah peserta usai melakukan dialog publik penguatan eksistensi RRI Kaltim.(fajar/humasprov)
03 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Desember 2021 Jam 12:19:33
Pembangunan
13 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
02 November 2019 Jam 21:58:24
Kerjasama Pemerintahan
07 Juli 2017 Jam 08:04:34
Kebudayaan dan Pariwisata
19 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
01 Agustus 2018 Jam 21:50:43
Kehutanan
01 Mei 2020 Jam 21:54:09
Kesehatan