Kalimantan Timur
Alokasi Anggaran Kebencanaan Harus Dimaksimalkan

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA -  Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri peringatan Hari Karya Pegiat Kebencanaan (HKPK) Tingkat Provinsi Kaltim 2022 yang digelar di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Selasa (20/12/2022). 

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi kinerja para aktivis kebencanaan baik pegawai dari BPBD Kaltim dan kabupaten/kota hingga relawan yang terus aktif menjaga dan mewaspadai bencana yang terjadi di Benua Etam. 

 

“Kita bersyukur Kaltim secara umum relatif bencana tidak terlalu besar dibanding tempat yang lain, karena kita jauh dari ring of fire dan lempengan sesar. Namun kita tetap waspada karena berdasarkan data BMKG, cuaca ekstrem masih berlangsung sampai Februari tahun depan. Sekarang masih Desember jadi kita tetap waspada,” ujar Wagub Hadi. 

 

Oleh karena itu, lanjut Hadi, jangan lupa untuk melakukan deteksi dini terhadap kebencanaan, hal-hal yang perlu diwaspadai harus dipersiapkan. Hadi juga menegaskan sangat mendukung usulan-usulan dari BPBD untuk menambah anggaran kebencanaan. 

 

“Mau Rp100 miliar silakan. Sayang tidak ada Sekda di sini, tapi ada anggota DPRD di sini. Pak Reza tolong ini perlu disampaikan dan dikawal karena kita calon ibu kota negara, jangan sampai nanti banyak bencana ini dibatalkan, karena kita dianggap tidak sigap menghadapi bencana. Oleh karena itu ini harus dianggarkan semaksimal mungkin agar kita termasuk provinsi yang sigap menghadapi bencana,” urai Hadi. 

 

Khusus di ibu kota Kaltim, Kota Samarinda, Hadi menyebut bencana yang sangat sering dihadapi adalah banjir dan kebakaran. Ia berterima kasih kepada relawan, khususnya Balakarcana (Barisan Sukarelawan Kebakaran dan Bencana) yang sudah aktif luar biasa. Karena, lanjut dia, banyak sekali lokasi kebakaran yang terjadi di pemukiman dalam gang, tidak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran, dan relawan yang menggunakan alat sederhana seperti sepeda motor bisa melakukan pendahuluan sebelum terjadi kebakaran yang lebih besar. 

 

“BPBD tidak ada gunanya tanpa adanya relawan, karena mereka yang banyak membantu kita semua. Para relawan ini harus mendapat fasilitasi yang memadai agar mereka tetap bersemangat, walaupun kita sadar mereka datang dengan ketulusan dan keikhlasan, tetapi kita sebagai pemerintah tetap memperhatikan agar mereka bisa bekerja dengan baik. Terima kasih juga kepada TNI dan Polri yang bekerja sama dan selalu terdepan membantu masyarakat dalam kebencanaan,” imbuhnya. 

 

Melihat hal tersebut, tambah Hadi,perlu disadari  bahwa tidak bisa menghadapi bencana ini tanpa kerja sama yang solid di antara semua stakeholder. Oleh karena itu baik dari pemerintah, yakni BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Wartawan Peduli Bencana (Wapena), relawan hingga masyarakat harus terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama. 

 

“Menjadi sangat penting mendapatkan perhatian sekaligus menjaga soliditas. Karena itu kita harus sering bertemu, sering melakukan pelatihan, sehingga bencana yang datang itu bisa diantisipasi lebih cepat lebih tepat dan bisa dikurangi sebelum bencana itu datang. Dan pastikan aktivis yang aktif dalam penanggulangan bencana untuk tetap selalu menjaga kebugaran dan kesehatan,” pesannya. 

 

Pada kesempatan ini, Wagub Hadi Mulyadi mengukuhkan secara simbolis Wartawan Peduli Bencana (Wapena) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Wagub Hadi juga menerima dokumen rencana penanggulangan bencana Kaltim 2023-2027 dan kajian risiko bencana nasional Provinsi Kaltim 2022-2026 dari Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Hari Kesuma. Tampak hadir Anggota DPD RI Nanang Sulaiman, Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahlevi dan Kadishub Kaltim Yudha Pranoto. (her/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation