Amankan Proyek MYC, Pemprov Gandeng TP4D Kejati
SAMARINDA – Guna menyukseskan sekaligus mengamankan pelaksanaan proyek multi years contract (MYC/proyek tahun jamak), Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) bekerjasama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Kepala Dinas PUPR Kaltim Taufik Fauzi menyebutkan ada 10 kegiatan proyek tahun jamak yang dilakukan pengawalan dan pengamanan melalui TP4D Kejati. “Kita sudah bekerjasama dengan Kejati melalui TP4D terhadap 10 kegiatan multi years contract,” katanya. Menurut Taufik, kerjasama pemprov dengan TP4D agar ada jaminan dalam keberhasilan menjalankan program strategis pembangunan nasional yang dilaksanakan pusat dan pemerintah daerah.
Disebutkan 10 proyek tahun jamak itu terdiri lima segmen kegiatan proyek di kawasan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Selain itu, tiga segmen jembatan serta dua segmen pengerjaan proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Kutai Timur. Dia mengakui pihaknya sudah melakukan koordinasi termasuk penyampaian presentasi di hadapan TP4D terhadap 10 kegiatan multi years contract tersebut.
Selanjutnya, pihak TP4D sudah mempelajari dokumen terkait bottle necking atau permasalahan yang dihadapi di lapangan terhadap pelaksanaan proyek-proyek itu. Misalnya, masalah pembebasan lahan dimana ada terjadi atau ditemukan tumpang tindih lahan padahal sudah dibebaskan ternyata masih ada pihak tertentu yang mengklaim lahan yang sama.
Kerjasama dengan TP4D Kejati merupakan komitmen pemprov dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Khususnya dalam keberhasilan menjalankan program-program strategis pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Juga, membangun penguatan sinergitas penanganan bersama penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemprov Kaltim. “Kerjasama kita lakukan dalam upaya menekan sekecil mungkin terjadinya dampak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melaksanakan tugas fungsi OPD termasuk pengawalan proyek multi years ini,” ungkap Fauzi. (yans/sul/humasprov)
09 Mei 2018 Jam 22:29:24
Pembangunan
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Juli 2018 Jam 19:51:52
Pembangunan
13 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
28 September 2022 Jam 19:33:25
Wakil Gubernur Kaltim
10 November 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
11 Juni 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan
07 Maret 2022 Jam 21:22:32
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20 Februari 2017 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata