SAMARINDA - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan mendapat peluang pendanaan dalam program pembangunan Kaltim Hijau. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Karena, pendanaan tersebut sudah ada yang didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Terutama dalam mendukung program perubahan iklim atau penurunan emisi di daerah melalui sebuah mekanisme pendanaan di bawah konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim atau dikenal Green Climate Fund (GCF). "Jadi, kami minta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang memiliki program tentang perubahan iklim bisa memanfaatkan pendanaan ini. Sehingga program pelaksanaan perubahan iklim pendanaannya tidak hanya bersumber dari anggaran daerah," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltim H Bere Ali usai membuka Lokakarya Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim GCF yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Hotel Aston Samarinda, Rabu (28/11/2018).
Bere Ali mengatakan lokakarya ini penting dilaksanakan dan Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Karena, pelaksanaan program GCF telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat yang pendanaannya bersumber melalui berbagai negara pendukung GCF atau negara-negara maju. Misalnya, Norwegia maupun Amerika Serikat.
Lebih jauh dijelaskan, tujuan lokakarya ini untuk mengenalkan mekanisme mendapatkan pendanaan dan strategi bagaimana mendapatkan pendanaan tersebut. "Dana tersebut sudah ada, selanjutnya bagaimana setiap daerah memanfaatkan peluang ini. Terutama dimulai dari OPD kita. Bagaimana mengidentifikasi proyek tentang perubahan iklim di daerah ini. Makanya melalui lokakarya ini diharapkan OPD kita bisa mengetahui dan menyusun bagaimana melakukan usulan mendapat pendanaan tersebut," jelasnya.
Hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruchiyat, OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Perusda, BUMN, NGO dan Perbankan di Kaltim. (jay/sul/humasprovkaltim)
28 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 April 2019 Jam 22:48:24
Pembangunan
12 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 April 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Desember 2016 Jam 00:00:00
Sosialisasi Masyarakat
15 April 2020 Jam 09:47:01
Peternakan
15 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Juni 2023 Jam 17:30:42
Gubernur Kaltim