TENGGARONG - Angka kelahiran atau Total Fertelity Rate (TFR) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai masih tinggi, yakni 2,8 persen hal itu berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.
“Berdasarkan hasil SDKI 2012, TFR 2,8 dan warga yang ingin ber KB namun belum terlayani (unmet need) 8,6 persen diharapkan turun menjadi 5,7 persen pada 2013,” kata Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Rini Retno Sukesi, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Kaltim, di Ruang Utama Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Selasa (12/2).
Dia mengatakan keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) salah satunya ditunjukan adanya penurunan TFR, karena meningkatnya kesertaan masyarakat ber-KB.
Guna merealisasikan penurunan angka TFR maka jumlah peserta KB aktif di Kaltim paling tidak 396.520 peserta. Selain itu adanya penurunan Pasangan Usia Subur (PUS) unmeet need semula 8,6 persen menjadi 5,7 persen.
“Saya juga berharap adanya sinergi antara Dinas Kesehatan, BKKBN dan Badan Pemperdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kaltim,”
kata Rini Retno.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Jufri Yasin menjelaskan
pada RPJMN II tahun 2012-2014 Target TFR di Kaltim 2,3 persen. Jika melihat hasil SDKI 2012 maka BKKBN dan SKPD KB di kabupaten dan kota harus bekerja keras lagi dalam menghadapi tantangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) mempunyai dampak yang sangat kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dikemukakan selama ini jajaran BKKBN dan SKPD KB yang ada di daerah sudah bekerja maksimal dengan semangat tinggi, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Angka TFR masih 2,8, angka pemakaian kontrasepsi (CPR ) masih 60,1 persen, dan keinginan warga yang ingin ber KB namun belum terlayani (unmet need) 8,6 persen.
“Namun kita harus tetap optimis, dalam kurun waktu dua tahun harus bekerja keras dan cerdas serta lebih memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak,” kata Jufri Yasin.
Dia mengajak dengan komitmen, semangat dan upaya sungguh-sungguh serta strategis operasional yang focus dan memanfaatkan potensi, maka sasaran dan target dapat dicapai.
Menurutnya kenaikan angka TFR memang menjadi catatan merah bagi kinerja BKKBN, tetapi berdasarkan identifikasi bahwa ada beberapa isu starategis yang perlu mendapatkan dukungan dari Kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota dan komitmen seluruh stake holder.
Pada kesempatan yang sama Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari mengatakan, penduduk merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan.
“Jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan sekaligus peluang
dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Menurut Rita, satu sisi jumlah penduduk yang besar menguntungkan, namun disisi lain kalau jumlah besar tetapi tidak berkualitas justru menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan bahkan keamanan. (jay/hmsprov)
25 September 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
10 September 2016 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
18 Januari 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
03 Februari 2020 Jam 10:32:19
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13 November 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
10 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
06 Desember 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
11 Maret 2019 Jam 23:12:22
Kegiatan Pemerintah