Antisipasi dan Pengendalian Inflasi, OPD Gelar Operasi Pasar dan Bantuan

01 November 2022 Jam 07:11:17 Cinthia Agenda Pemerintah 371 kali

Foto Yuvita Indrasari / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim Iwan Dhamawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah dari Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin 31 Oktober 2022.

Rakor secara hybrid dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, didampingi narasumber terdiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Rapat koordinasi mingguan rutin setiap Senin untuk upaya-upaya pengendalian inflasi di daerah diikuti seluruh gubernur, bupati dan walikota serta Forkopimda provinsi maupun kabupaten dan kota se Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, sekaligus upaya dan langkah konkrit Pemerintah Provinsi Kaltim mengantisipasi inflasi di daerah melalui organisasi perangkat daerah siap gelar operasi pasar dan menyalurkan bantuan.

"Operasi pasar pada 7 November serentak kabupaten dan kota dipusatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Sekda Sri Wahyuni, disela Rakor Internal Terbatas TIm Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim.

Untuk operasi pasar dikoordinatori Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim bersinergi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan leading sector Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikuktura Kaltim bersama Dinas Pangan kabupaten dan kota se-Kaltim.

Kegiatan didukung Bulog dan beberapa pihak menjual komoditas berupa beras, minyak goreng, telur dan gula, sekaligus akan dibagikan cabai dan sayuran.

Selain Dinas Tanaman Pangan kabupaten dan kota, Sekda Sri Wahyuni meminta perusda dan mitra-mitra dinas pertanian juga libatkan, termasuk perusahaan melalui program CSR.

"Ini penting dan bisa menjadi report kita secara nasional untuk antisipasi inflasi di daerah," ungkapnya.

Selain itu, guna pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi, Pemprov Kaltim bersumber dari dana bantuan sosial dan dana insentif daerah (DID) maupun dana transfer umum (DTU) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) maupun peralatan.

Seperti, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyalurkan BLT bagi pelaku UMKM sebanyak 52.421 pelaku se-Kaltim senilai Rp200 ribu per bulan, terhitung 3 bulan total Rp600 ribu per orang.

Termasuk bantuan berupa peralatan bagi pelaku usaha yang telah dan sesuai direkomendasikan instansi dari kabupaten dan kota.

Selanjutnya, Dinas Sosial memberikan bantuan kepada 6.996 orang tergabung dalam 93 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) program penambah makan dan minum dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 130 orang.

Bantuan langsung tunai senilai Rp200 ribu per orang dibayar per 3 bulan sebesar Rp600 ribu.

Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) juga menyalurkan bantuan kepada petani peternak (peternak miskin) senilai Rp500 ribu per bulan dibayarkan per triwulan menjadi Rp1,5 juta per orang untuk 7 kabupaten dan kota se Kaltim.

Sedangkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim untuk bantuan sosial terencana bagi penyandang disabilitas 7.951 orang senilai Rp1 juta per orang meliputi seluruh kabupaten dan kota.

"Dana pusat DID sangat membantu, terutama dalam bentuk peralatan dari produk pangan sampai kerajinan, bisa dilakukan koordinasi dengan Biro Barang Jasa pengadaannya. Jangan sampai tidak terealisasi kan mereka sudah datang," pungkas Sekda Sri Wahyuni.

Hadir Kasilog Kasrem 091/ASN Kolonel CBA V Fancy Dwi Cristanto, TPID Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim. (yans/sul/adpimprov kaltim)