SAMARINDA - Dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap inflasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UKM Provinsi Kaltim melakukan beberapa strategi untuk dapat menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim melalui Dinas Perindagkop dan UKM dalam upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM adalah dengan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan peralatan untuk UMKM dan memberikan reduksi ongkos angkut untuk stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok).
“Reduksi biaya transportasi/ongkos angkut bapok dilakukan dari distributor ke agen/pengecer di kabupaten dan kota,” kata Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltim M Sa’duddin didampingi Kepala Bidang Perdagangan Ali Wardana, Minggu (11/12/2022).
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan agar harga bapok di Kaltim tetap stabil dan tidak terjadi lonjakan berarti termasuk jelang Natal dan tahun baru 2023.
Langkah ini lanjut Sa’duddin juga sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua provinsi melakukan langkah-langkah untuk pengendalian inflasi.
Sejauh ini, sejumlah distributor dari kabupaten dan kota di Kaltim sudah mengajukan usulan untuk reduksi ongkos angkut. Empat kabupaten yang sudah mengajukan usulan untuk reduksi ongkos angkut itu adalah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur.
“Jadi dasarnya ada surat pengajuan operasi pasar untuk reduksi ongkos angkut dari kabupaten dan kota. Sampai batas waktu yang kami jadwalkan, baru empat kabupaten yang mengusulkan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Ali Wardana menambahkan.
Harapannya, dengan reduksi ongkos angkut tersebut, maka seluruh pembiayaan transportasi ke kabupaten dan kota bisa ditanggung oleh Pemprov Kaltim. Sehingga dengan demikian, maka harga jual bapok di daerah bisa tetap stabil dan inflasi terkendali. Para distributor, agen dan pengecer diingatkan agar tidak menaikkan harga berlebihan karena ongkos angkut sudah ditanggung pemerintah.
“Selain itu, kami juga memastikan pasokan bapok aman dari daerah penghasil seperti Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Disperindagkop dan UKM Kaltim pun telah mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dari sejumlah provinsi penghasil bapok sejak pekan kedua Desember tadi. Biaya transportasi pengiriman bapok dari daerah penghasil bapok pun ditanggung Pemprov Kaltim agar tidak terjadi lonjakan harga jelang Natal dan tahun baru, serta mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. (sul)
27 Januari 2022 Jam 11:27:52
Informasi dan Komunikasi
25 April 2022 Jam 22:39:19
Informasi dan Komunikasi
19 Maret 2022 Jam 01:03:56
Informasi dan Komunikasi
24 Oktober 2022 Jam 06:58:21
Informasi dan Komunikasi
27 Januari 2022 Jam 18:49:00
Informasi dan Komunikasi
13 Juli 2022 Jam 21:28:53
Informasi dan Komunikasi
27 Mei 2023 Jam 19:57:38
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:25:39
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:21:38
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:19:10
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:17:25
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
24 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
16 Februari 2016 Jam 00:00:00
Perpustakaan
09 Januari 2021 Jam 17:53:02
Kegiatan Silaturahmi
03 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 September 2016 Jam 00:00:00
Investasi