Rapat Koordinasi Kediklatan
SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu strategi utama pembangunan daerah, termasuk pengembangan sumber daya aparatur pemerintah yang mengharuskan pemanfaatan potensi aparatur yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
“Diperlukan pengembangan wawasan pegawai untuk menghasilkan aparatur yang professional melalui pendidikan dan pelatihan. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara menyeluruh,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat membuka rapat Koordinasi Kediklatan Pemprov, kab dan kota se-Kaltim yang disampaikan Asisten IV Setprov Kaltim Bidang Administrasi Umum H Sofyan Helmi di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kaltim, Samarinda Seberang, Kamis (21/2).
Pelaksanaan Rakor sangat penting untuk menyatukan gerak, langkah dan pandangan untuk melakukan penerapan sistem dan prosedur yang terstandar, terkoordinasi dan berkesinambungan, juga memberikan manfaat positif bagi kemajuan pembangunan dan peningkiatan SDM aparatur di Kaltim.
“Saya berharap melalui Rakor ini seluruh peserta dari perwakilan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim, mampu menghimpun dan mengintegrasikan persepsi terhadap visi dan misi serta permasalahan dalam peningkatan sumber daya aparatur dengan stakeholder terkait, termasuk penyelenggara diklat,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bandiklat Kaltim H Syafruddin Pernyata mengatakan, penyelenggaraan Diklat pada kabupaten dan kota harus bermitra dengan Bandiklat Kaltim karena penyelenggara Diklat harus terakreditasi.
“Bandiklat Kaltim merupakan satu-satunya penyelenggara Diklat di Kalimantan yang terakreditasi A sehingga berwenang menyelenggarakan Diklat. Kita harus bangga dan kerjasama harus dilakukan dengan Bandiklat Kaltim dalam setiap penyelenggaraan Diklat,” jelasnya.
Rakor Kediklatan juga dimaksudkan untuk menjalin kerjasama pada penyelenggaraan kegiatan kediklatan meliputi teknik dan tata cara pelaksanaan Diklat, analisis kebutuhan Diklat, penentuan tujuan Diklat, penyusunan pedoman, kurikulum, penyusunan modul, pemilahan metode, pelaksanaan Diklat dan evaluasi Diklat.
“Selain itu juga menghimpun dan mengintegraikan persepsi terhadap misi dan visi serta permasalahan pada peningkatan sumber daya aparatur dengan instansi terkait bagi penyelenggara Diklat,” jelasnya.
Sedangkan topik bahasan pada rapat koordinasi lanjut Syafruddin, meliputi peran Bandiklat Kaltim untuk memberikan motivasi dan etos kerja yang tinggi agar produktivitas kerja meningkat, juga kebijakan Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) terhadap perkembangan dan perubahan-perubahan kebijakan kediklatan, evaluasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Diklat se-Kaltim.
Para peserta terdiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Bandiklat dan pejabat struktural pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, para Widyaiswara di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, pejabat struktural dan staf Bandiklat Kaltim dan para Sekretaris SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (sar/hmsprov).
////Foto : Asisten IV Setprov Kaltim Bidang Administrasi Umum H Sofyan Helmi menerima kenang-kenangan dari Kepala Bandiklat Kaltim Syafruddin Pernyata.(sarjono/humasprov kaltim)
17 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Desember 2019 Jam 21:50:22
Pemerintahan
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Februari 2022 Jam 21:12:35
Pemerintahan
06 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
16 September 2021 Jam 07:30:27
Agenda Pemerintah
01 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 September 2019 Jam 21:19:04
Pemerintahan
04 Mei 2018 Jam 19:42:16
Pemerintahan