SAMARINDA – Kondisi keuangan daerah yang defisit ini mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengatur dan menyusun anggaran sesuai kebutuhan prioritas.
Sesuai nota keuangan yang disampaikan Pemprov Kaltim pada sidang paripurna DPRD dilanjutkan pembahasan fraksi-fraksi yang mengoreksi pendapatan dan belanja anggaran daerah.
Maka, pemprov telah menetapkan program-program yang lebih memberikan prioritas terkait dengan infrastruktur daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti Sidang Paripurna ke-36 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Kamis (22/12).
“Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya workshop, rapat-rapat kerja atau seminar bahkan perjalanan dinas yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan kita minimalkan,” katanya.
Sesuai penyampaian nota keuangan melalui pembahasan kedua lembaga baik eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) meletakkan rancangan APBD Kaltim tahun anggaran 2017 mencapai Rp8,2 triliun.
Menurut dia, bantuan keuangan (bankeu) ke daerah tetap diberikan pemprov guna mendukung keberlanjutan program prioritas kabupaten dan kota.
Demikian halnya, bantuan hibah karena masih diperlukan masyarakat terutama untuk pembangunan rumah-rumah ibadah maupun kegiatan sosial lainnya.
“Bankeu maupun hibah atau bansos sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada kabupaten dan kota namun tetap dalam jumlah yang terbatas karena memang kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.
Rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Pemprov Kaltim dan RAPBD Kaltim Tahun 2017 dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan dihadiri 28 anggota.
Pemandangan umum disampaikan sembilan fraksi DPRD Kaltim melalui masing-masing juru bicara. Terdiri dari Fraksi PAN, Golkar, Hanura, PPP/Nasdem, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat serta PKB. (yans/sul/ri/humasprov)
17 Juni 2020 Jam 15:16:40
Pemerintahan
19 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 September 2018 Jam 18:56:17
Pemerintahan
08 Oktober 2021 Jam 21:32:55
Pemerintahan
26 Desember 2012 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
06 Desember 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
04 Mei 2021 Jam 19:30:42
Administrasi Pembangunan
26 Juni 2022 Jam 22:35:52
Gubernur Kaltim
11 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan