APBD Terbesar Sepanjang Sejarah Kaltim. Wagub : 2023 Bisa Capai Rp20 Triliun

28 November 2022 Jam 22:12:29 Cinthia Wakil Gubernur Kaltim 715 kali

Foto Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Besaran APBD Kaltim tahun anggaran 2023 diketahui sekitar Rp17,2 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan persetujuan bersama yang ditandatangani Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mewakili Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2023.

“Jumlah ini, Rp17,2 trilun merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kalimantan Timur. Meskipun jumlah ini tidak seberapa dibanding dengan luasan wilayah dan kontribusi Kaltim secara nasional, namun harus disyukuri. Dan semoga bermanfaat untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim,” tegas Wagub Hadi Mulyadi pada Rakernas Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI) di Balikpapan, Kamis (24/11/2022).

Dari jumlah tersebut, ujar Hadi, sebesar Rp12,8 triliun itu adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan komponen dari pendapatan daerah bersama dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

“Artinya porsi PAD lebih dari 60 persen APBD Kaltim 2023. Terima kasih teman-teman dari Bapenda yang telah bekerja keras dalam mencapai ini,” ucap Hadi.

“Belum masuknya dana bagi hasil atau DBH kelapa sawit, dan beberapa tambahan lainnya maka insyaallah pada 2023 nanti APBD Kaltim diperkirakan totalnya bisa mencapai Rp20 triliun,” tambah Hadi.

Tidak hanya itu, lanjut Hadi, sebagai buah kerja keras Pemprov Kaltim bekerjasama dengan pemerintah pusat, stakehokder terkait dan masyarakat terkait program penurunan emisi karbon, maka Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan dana kompensasi penurunan emisi karbon dari Bank Dunia.

“Dari 110 juta dollar Amerika insentif yang diberikan Bank Dunia secara bertahap hingga 2024 untuk penurunan emisi karbon, telah cair sekitar 20,9 juta dollar Amerika untuk tahap pertama. Namun lagi-lagi, dari jumlah tersebut pusat melalui Kementerian LHK mengelola 70 persen dan Kaltim 30 persen. Tapi tidak apa, kita menerima hal tersebut, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat Kaltim,” tutup mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini. (her/sul/adpimprov kaltim).