APBD Turun, Kinerja Harus Tetap Optimal

26 Januari 2017 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1073 kali

SAMARINDA – Walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun anggaran 2017 hanya sekitar Rp8,7 triliun tetapi kinerja pemerintah harus tetap optimal.

Hal itu dijelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim H Zairin Zain pada malam pertemuan Gubernur Kaltim dengan Tim Verifikasi Kementerian Dalam Negeri di Ruang Ruhui Rahayu, Senin (23/1).

Menurut dia, tahun ini telah diberlakukan pelimpahan kewenangan penanganan pendidikan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi yang selama ini ditangani kabupaten/kota.

Sebagai bukti dan komitmen kuat Pemprov Kaltim tetap taat dan siap melaksanakan apa yang diamanatkan UU 23 Tahun 2014 terkait penyerahan kewenangan pendidikan jenjang SMA/SMK.

“Walaupun duit kita turun tapi penarikan kewenangan terhadap SMA/SMK tidak masalah dan tetap dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Komitmen Pemprov ini ujar Zairin, sesuai program prioritas daerah Gubernur Kaltim dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim.

Termasuk beban pembiayaan yang ditanggung provinsi terkait penggajian para tenaga pengajar termasuk tenaga guru honor yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota.

Lebih lanjut dia mengungkap APBD Kaltim tahun 2015 sebesar Rp12,5 triliun dan tahun 2016 terjadi pengurangan dana berakibat anggaran turun drastis sekitar 52 persen atau hanya sekitar Rp6,7 triliun.

Perolehan tersebut akibat bagi hasil Kaltim menurun dengan kondisi terjadi pemotongan sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Berikutnya, kondisi APBD tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya namun ada tambahan Rp1 triliun berasal dari DAK sehingga total sekitar Rp8,7 triliun.

Dana alokasi khusus (DAK) diberikan pusat yang diperuntukan guna mendukung kegiatan pemprov dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Anggaran menurun signifikan tetapi kinerja tetap optimal sesuai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi program prioritas pembangunan Gubernur Awang Faroek Ishak,” tegas Zairin. (yans/sul/ri/humasprov)

Berita Terkait