SAMARINDA - Ketika membina apel pagi Senin (24/2/2020) di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Abu Helmi mengingatkan kepada seluruh ASN tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
.
RUU tersebut telah disampaikan pemerintah pusat kepada DPR RI untuk disahkan menjadi UU Omnibus Law.
.
"Omnibus Law, satu undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU agar lebih sederhana. Salah satunya, mengenai perizinan berusaha," kata Abu Helmi ketika menjadi Irup Apel, di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda.
.
Abu mengatakan Omnibus Law akan mengatur tentang rancangan ketenagakerjaan, investasi, fiskal, ibu kota negara (IKN) dan administrasi berusaha.
.
Karena itu, setiap aparatur sipil negara (ASN) wajib mengetahui dan mempersiapkan diri dalam menyambut UU Omnibus Law.
.
"Kita harapkan melalui UU tersebut dapat meningkatkan semangat ASN agar lebih baik dalam memberikan pelayanan publik," jelasnya.
.
Apel pagi diikuti pejabat eselon II, III dan IV lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
23 Oktober 2021 Jam 06:42:30
Berita Acara
06 April 2020 Jam 19:33:54
Berita Acara
05 Oktober 2020 Jam 20:35:22
Berita Acara
25 November 2021 Jam 13:05:55
Berita Acara
21 Februari 2020 Jam 09:20:29
Berita Acara
17 Februari 2020 Jam 20:56:08
Berita Acara
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
25 Juni 2022 Jam 22:30:30
Ibu Kota Negara
29 Juli 2019 Jam 22:02:14
Kegiatan Silaturahmi
23 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 November 2017 Jam 08:35:13
Perkebunan