SAMARINDA - Asumsi makro ekonomi Kaltim untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018 diperkirakan terjadi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen. Asumsi itu disampaikan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi pada Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim di Gedung Utama DPRD Karang Paci, Senin (27/11).
Menurut dia, asumsi makro ekonomi atau pertumbuhan positif ekonomi Kaltim lainnnya inflasi 3,5 persen dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Rp13.500 per Dollar. Selain itu, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan 5,3 persen dan harga minyak mentah mencapai 48 Dollars per barrel. “Produksi minyak bumi kita mencapai 800.000 barel per hari dan lifting gas alam sebesar 1,2 juta kaki kubik per hari,” ungkapnya.
Karenanya, penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) menggunakan pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial serta kebijakan belanja berdasarkan money follow program. Kebijakan ini memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan bukan sekedar karena tugas kementerian/lembaga yang bersangkutan Sesuai amanat konstitusi bahwa pembangunan dilaksanakan terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945.
Utamanya, mewujudkan visi pembangunan nasional bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Maka diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Hal ini lanjutnya, mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Khususnya, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan nasional kegiatan prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan.
Sedangkan RKP dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan rencana kerja tahun 2018. Sekaligus RKP merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018,” ungkapnya. (yans/sul/ri/humasprov)
01 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 November 2023 Jam 11:59:11
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 09:59:55
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:28:05
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:17:40
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 17:27:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
14 September 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
30 September 2014 Jam 00:00:00
Sosial
23 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 April 2020 Jam 20:53:29
Sosialisasi Masyarakat
02 Mei 2018 Jam 23:10:26
Kesehatan