Awang : Prioritas Kemandirian Energi dan Pangan

14 Maret 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 695 kali

JAKARTA – Berbagai program prioritas pembangunan telah ditetapkan pemerintah, tidak terkecuali di lima provinsi regional Kalimantan. Program-program prioritas pemerintah daerah itu terungkap dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2016 di Jakarta.

Lima provinsi di wilayah Kalimantan yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara serta Kalimantan Timur telah menyampaikan program dan kegiatan pembangunan termasuk kendala yang dihadapi.

Musrenbang itu akhirnya menghasilkan rumusan berupa usulan program prioritas pembangunan pemerintah daerah regional Kalimantan yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat nasional berikutnya.

Tidak terkecuali Kalimantan Timur (Kaltim), melalui Gubernur H Awang Faroek Ishak telah menyampaikan berbagai program pembangunan prioritas daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi serta ketahanan pangan nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ujar Awang, Pemprov Kaltim telah membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam upaya pengembangan kawasan industri untuk hilirisasi produk dan komoditi unggulan daerah.

“Kami usul kawasan-kawasan industri di daerah dapat ditetapkan sebagai KEK. Bahkan dijadikan kawasan strategis nasional (KSN) karena sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Awang Faroek Ishak pada Musrenbang Regional Kalimantan 2016 di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Jumat (11/3).

Misalnya, kawasan industri Kariangau Balikpapan dan Buluminung Penajam Paser Utara (PPU). Kawasan industri pupuk dan LNG di Bontang serta kawasan Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai timur.

Selain itu, dalam upaya mendukung kemandirian energi nasional, Kaltim siap berkontribusi membangun 10 ribu dari 35 ribu megawatts yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Program kemandirian energi nasional di Kaltim ini menurut gubernur, sangat memungkinkan karena hingga saat ini Benua Etam masih menjadi lumbung energi NKRI. Kaltim masih menghasilkan minyak dan gas bumi serta batubara untuk Indonesia.

“Kendala kami saat ini adalah masalah perijinan untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik di daerah. DMO (domestic market obligation) harus diberikan kepada Kaltim untuk mengelola sumber daya alam baik minyak, dan gas bumi maupun batubara guna keperluan energi,” jelasnya.

Demikian halnya, komitmen Pemprov Kaltim dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional telah menetapkan 50 kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan dan 15 kawasan hortikultura.

“Kaltim memiliki wilayah dan potensi yang sangat besar untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Selain kebijakan juga dukungan peralatan serta sarana dan parasarana diberikan. Bahkan lokasi anggaran sektor pertanian mencapai 10 persen dari APBD,” sebut Awang.

Dijelaskan Awang pula, di sisi lain Pemprov Kaltim juga menggenjot pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk membangun konektivitas di daerah, sehingga mampu memperlancar distribusi yang berimbas pada terpacunya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kaltim memiliki jalan tol dan kereta api, jembatan, pelabuhan serta bandara. Kita siap menuntaskan pembangunan. Kami terkendala ijin penggunaan maupun pemanfaatan lahan. Mohon kementerian terkait jangan hanya janji-janji saja. Tapi segera realisasikan, sehingga kami di daerah segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur,” harap Awang Faroek Ishak.

Hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Jalil dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Wakil Ketua MPR-RI Oesman Sapta dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Selain itu, tampak pula para wakil rakyat dari lembaga DPR-RI dan DPD-RI untuk daerah pemilihan wilayah Kalimantan serta para gubernur serta bupati/walikota dan kepala Bappeda maupun pimpinan SKPD terkait dari lima provinsi di Kalimantan.

Dalam kesempatan itu para gubernur dari lima provinsi di Kalimantan menandatangani naskah usulan program prioritas pembangunan regional Kalimantan untuk disampaikan pada Musrenbang tingkat nasional. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait