Awang: Kaltara Juga Harus Berlari Cepat

08 Mei 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1918 kali

Apel Syukuran Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR - Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mempercepat pembangunan semua bidang di provinsi di kawasan utara pulau Kalimantan tersebut. Kaltara harus bergerak cepat menjadi provinsi yang maju. Provinsi Kaltara harus berlari cepat, sehingga bisa segera sejajar dengan provinsi induk, Kaltim.
“Ada enam program yang harus diperhatikan Pemprov Kaltara ke depan, yakni melaksanakan pelayanan publik dengan baik, sukseskan pemilihan umum legislatif dan daerah pada 2013 dan 2014," kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat apel syukuran Pemprov Kaltara di Lapangan Agatis Bulungan, Selasa (7/5).
Serlain itu, laksanakan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat, inisiatif untuk membangun wilayah, kerjasama TNI dan Polri harus diutamakan, serta pengendalian ketahanan di daerah harus di tingkatkan.
Dengan melaksanakan itu semua, diharapkan Kaltara bisa berlari cepat dalam pembangunan. Aspirasi pendirian Kaltara sangat panjang prosesnya dan penuh dinamika. Meski demikian, Pemprov Kaltim mampu meyakinkan Pemerintah Pusat, mulai dari Presiden, Mendagri, DPR dan DPD RI untuk mendukung aspirasi rakyat Kaltara.
Apalagi moratorium pemekaran wilayah hingga kini pun masih berlaku sehingga usulan DOB, baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus dilakukan dengan sangat selektif.
“Ada ratusan usulan pembentukan DOB yang masuk ke Komisi II DPR. Kita patut bersyukur karena Kaltara bisa direstui menjadi provinsi baru. Ini semua berkat kerja keras yang dilakukan Tim Percepatan Pemekaran Kaltara, Pemkab Bulungan dan jajaran Pemprov Kaltim, serta seluruh pihak yang telah membantu,” jelasnya.
Beberapa pertimbangan penting yang sangat diperhitungkan diantaranya karena sebelumnya Kaltim adalah provinsi terluas di Indonesia. Kawasan utara Kaltim juga merupakan open gate (gerbang pembuka) antara negara tetangga, mulai Malaysia, Sabah, Fhilipina Selatan dan Brunai Darussalam.
“Pertimbangan utama terbentuknya Kaltara adalah membangun kekuatan nasional dan mengatasi hambatan, gangguan, baik dari luar dan dalam yang membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional. Terutama dalam menunjang tugas pokok pemerintah baik pusat dan daerah, yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Diharapkan, dengan terbentuknya Kaltara dapat meningkatkan pelayanan kesehatan hingga pendidikan masyarakat. Sebab, daerah ini juga memiliki wilayah, perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil yang harus mendapat perhatian lebih cepat dan tepat.
Selain itu, daerah ini juga menjadi beranda depan keutuhan dan ketahanan NKRI. Seluruh lapisan masyarakat Kaltara harus berpartisipasi.
“Saya yakin, masyarakat akan meningkat semangat nasionalismenya untuk mempertahankan NKRI, setelah terbentuknya Kaltara ini. Itu penting, karena masih banyak masyarakat perbatasan yang tertinggal ekonominya. Karena itu, fungsi kontrol Pemerintah Provinsi akan lebih dekat, sehingga dapat tertangani dengan cepat dan baik. Mulai kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik juga lebih dekat,” jelasnya.
Sementara Pj Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan ini menjadi bukti sejarah yang menandai diawalinya proses penyelenggaraan pemerintahaan dan upaya percepatan pembangunan di wilayah utara.
“Diharapkan tujuan dari terbentuknya Kaltara mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan membangun tumbuhnya demokrasi di wilayah ini,” katanya.
Menurut dia, hingga saat ini Pemprov Kaltara belum bisa menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal, karena Pemprov Kaltara masih diisi Pj Gubernur Kaltara.
Sesuai peraturan perundang-undangan, maka terbentuknya organisasi dan aparatur pemerintahan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) serta Menteri Dalam Negeri.
“Dalam bulan ini kami akan melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif, sehingga dapat secara cepat menyelesaikan terbentuknya organisasi dan aparatur pemerintahan di Pemprov Kaltara sebelum enam bulan,” katanya.
Karena itu, dukungan seluruh pihak di Kaltara, para bupati dan walikota di Kaltara, serta seluruh lapisan masyarakat dapat membantu dan menjaga stabilitas keamanan wilayah sehingga penyelenggaraan pemerintahan juga dapat berjalan baik dan lancar.
Sementara Bupati Bulungan H Budiman Arifin berharap seluruh masyarakat Kaltara ikut mendukung penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kaltara dengan bersama-sama menjaga keamanan daerah.
“Kaltara sudah menjadi kenyataan, mudah-mudahan masyarakat Kaltara bisa lebih sejahtera ke depan,” jelasnya.
Hadir pada Apel Syukuran Pemprov Kaltara, Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisyal, Anggota DPR RI Komisi V Hetifah Sjaifuddian, Bupati Berau Makmur HAPK, Sultan Bulungan X Datu H Muhammad Al-Mamun Ibni Muhammad Djalaludin dan jajaran Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (jay/hmsprov).

/////Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama Pj. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie disambut sejumlah warga saat menghadiri syukuran terbentuknya DOB Kaltara.(norjaya/humasprov kaltim)

Komentar Tokoh Masyarakat dan Pejuang Terbentuknya Kaltara

Mantan Walikota Tarakan dr H Jusuf Serang Kasim

Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menyusul terbentuknya daerah ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi NKRI, terutama masyarakat Kaltara. Ke depan yang harus dibenahi adalah pelayanan publik dan infrastruktur, serta kondisifitas masyarakat harus dijaga.
Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan diayomi, saya yakin daerah ini akan aman.

Mantan Bupati Bulungan H Anang Dahlan

Seperti disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak, terbentuknya Kaltara merupakan perjuangan semua pihak. Ini semua perjalangan panjang. Alhamdulillah sejak kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak, mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri dan DPR bisa diyakinkan untuk merestui dan mendukung DOB Kaltara.
Meski harus menunggu 12 tahun, perjuangan ini tidak sia-sia. Tujuan kita adalah pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik.

Sultan Bulungan X Datu H Muhammad Al-Mamun Ibni Muhammad Djalaludin

Saya sangat mendukung pemekaran ini. Bahkan saya berencana ke depan akan membuka perkebunan seperti di negara tetangga Malaysia untuk warga Kaltara. Ini perlu didukung, karena untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara. Semua pihak dan masyarakat Kaltara harus mendukung kerja-kerja pemerintahan.