Awang: Pimpinan Harus Ambil Keputusan Cepat

11 Maret 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 865 kali

SAMARINDA – Pengambilan keputusan terhadap sesuatu kebijakan sangat penting terutama di jajaran pemerintahan. Karenanya, setiap pimpinan/kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mampu mengambil keputusan cepat.
“Pengambilan keputusan yang cepat itu sangat penting dalam pemerintahan. Sebab, kalau kita lambat kasihan rakyat. Jabatan yang kita emban itu merupakan amanat dan sebagai bukti tanggungjawab harus dilaksanakan secara baik dan benar,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak, belum lama ini.
Apalagi lanjut Awang, masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan solusi tepat dan cepat. Maka menjadi kewajiban pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu melalui kebijakan-kebijakan yang tepat.
Misalnya, mengenai pemenuhan kebutuhan dasar hidup, baik kesehatan, pendidikan, sandang, papan dan pangan bahkan aksesibilitas berupa infrastruktur jalan dan jembatan termasuk listrik dan air bersih.
Menurut Awang, pemerintah telah menargetkan membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna peningkatan taraf hidup. Namun, kebijakan ini tidak akan terwujud tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat.
Karenanya, kemampuan (kompetensi) seorang pimpinan dalam suatu lingkup SKPD sangat menentukan sukses atau tidaknya program pemerintah yang telah ditetapkan. Terutama kepekaan dan kepedulian serta loyalitas yang tinggi sebagai aparatur pemerintah.
“Pada dasarnya kita adalah pelayan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan atau keputusan yang cepat dan tepat. Sehingga, masyarakat merasa terlayani dan merasa diperhatikan pemerintah atas pemenuhan kebutuhannya,” ujar Awang Faroek.
Selain itu, kejujuran wajib dimiliki setiap diri PNS sebagai aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat. Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang terbebas dari tindak KKN dapat diwujudkan.
“Kita sekarang ini dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terbebas dari KKN. Karenanya, program reformasi birokrasi harus dilaksanakan sepenuh hati dan menjunjung tinggi kejujuran. Inilah komitmen kita bersama dan harus diwujudkan sebagai tanggungjawab,” harap Awang Faroek. (yans/hmsprov)

//Foto: Awang Faroek Ishak

Berita Terkait