* Untuk Kelola Blok Mahakam
SENIPAH-Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kembali menegaskan kesiapan daerah untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam, di Kutai Kartanegara. Penegasan disampaikan Gubernur Awang Faroek kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pengelolaan Usaha Hulu Migas, Rudi Rubiandini dan President Director Total E&P Indonesie, Elisabeth Proust saat peresmian Lapangan Gas South Mahakam, di Senipah, Kamis (17/1).
“Kita sudah cukup lama belajar. Lima puluh tahun lalu sejak penguasaan oleh Total, menurut saya sudah sangat cukup untuk menegaskan bahwa kita sesungguhnya sudah sangat siap terlibat dalam pengelolaan blok migas ini,” tegas Awang Faroek.
Secara khusus Awang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Total E&P Indonesie yang telah berpartisipasi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa bagi Negara dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun Awang tetap memberikan kritik, sebab sebagai daerah penghasil, toh Kaltim masih belum banyak menikmati bagi hasil yang seimbang.
Gubernur juga kurang sependapat dengan pernyataan Kepala Satuan Kerja Khusus Pengelolaan Usaha Hulu Migas, Rudi Rubiandini yang menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan alokasi perhatian dari devisa migas ini (kontribusi Total E&P Indonesie), salah satunya dalam bentuk persentase Dana Bagi Hasil Migas (DBH).
Awang juga memberikan apresiasi kepada upaya manajemen Total untuk terus melakukan ekplorasi ladang-ladang migas, salah satunya yang diresmikan kemarin, ladang gas South Mahakam. Tetapi berbagai pengembangan ini, seharusnya lanjut Awang tidak menghambat daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengelolaan ladang migas ini.
“Bu Elisabeth, silakan dilanjut (South Mahakam, red). Tapi mohon maaf, nasib Total setelah 2017, bukan di tangan Awang Faroek, tapi akan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Soal DBH, Pak Rudi Rubiandini mengusulkan 30 persen untuk daerah penghasil, menurut saya lebih adil jika 50 persen, atau minimal 40 persen. Dengan dana itu, maka Kaltim akan lebih mudah untuk membangun infrastruktur dasar masyarakat,” seru Awang lagi.
Awang menegaskan, pada prinsipnya, daerah (Pemprov dan Pemkab Kutai Kartanegara) akan selalu siap untuk duduk bersama secara khusus membahas persoalan ini.
“Kepentingan yang paling optimum untuk rakyat Indonesia dan Kaltim itulah yang seharusnya kita pilih. Kalau saya tanya, mengapa Aceh dan Papua bisa mendapat DBH 70 persen, sementara Kaltim tidak bisa? Seharusnya, pernyataan Pak Rudi juga harus didengar MK (Mahkamah Konstitusi) soal yang 30 persen tadi. Kan sekarang kita cuma dapat 15 persen, lalu dimana keadilan pusat?” tanya Awang.
Awang juga mengeluhkan, sulitnya daerah mendapatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan gas di daerah. Kebijakan penjualan gas selama ini masih cenderung ke luar negeri, dan kalau pun sudah dimulai penjualan untuk dalam negeri, namun seliter gas pun belum ada yang diberikan untuk daerah.
“Saya memang bangga karena Kaltim sudah memberikan kontribusi besar kepada Negara. Tetapi saya miris, daerah penghasil justru kekurangan. Soal BBM misalnya, daerah bukan penghasil seperti Jawa, tidak ada antrian. Sementara Kaltim yang daerah penghasil, justru antriannya panjang sekali. Itupun masih akan dikurangi quotanya,” sindir gubernur lagi.
Saat ini lanjut Awang, daerah sangat membutuhkan perhatian. Untuk Blok Mahakam, daerah bisa secara langsung terlibat dan kontraktor asing tidak perlu khawatir, sebab mereka bisa melakukan operasi baru pada blok-blok baru potensial lainnya.
Meski demikian, Awang memastikan bahwa kondisi Kaltim akan tetap aman. Rakyat Kaltim yang sedang menuntut melalui gerakan Aliansi Rakyat Kaltim Untuk Blok Mahakam akan tetap melakukan gerakan mereka dengan tertib dan sesuai aturan. Gerakan ini menurut gubernur, juga bagian dari bentuk kecintaaan warga Kaltim terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya tanya Bu Elisabeth, apa ibu pernah diganggu? Tidak kan? Kami rakyat Kaltim akan menjaga ini semua. Tapi tolong juga perhatikan kami. Kami akan tetap cinta NKRI,” tegas gubernur yang pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi tinggi kepada ribuan karyawan Total E&P, dan gubernur menyebut mereka sebagai pahlawan devisa Negara yang sudah selayakanya diberikan penghargaan. (sul/hmsprov)
Foto: CUKUP LAMA BELAJAR. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek (kanan), President Director Total E&P Indonesie, Elisabeth Proust (tengah) dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pengelolaan Usaha Hulu Migas, Rudi Rubiandini pada peresmian Lapangan Gas South Mahakam. (samsul/humasprov kaltim).
01 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
29 Juli 2020 Jam 03:57:34
Energi dan Sumber Daya Mineral
30 Desember 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
17 November 2017 Jam 14:24:11
Energi dan Sumber Daya Mineral
30 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
02 Juni 2019 Jam 14:47:31
Energi dan Sumber Daya Mineral
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
15 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
30 Januari 2017 Jam 00:00:00
Aspirasi Masyarakat
31 Januari 2019 Jam 18:11:53
Pemerintahan
14 Juni 2020 Jam 08:24:46
Kegiatan Silaturahmi