Badan Arsip Kaltim Siap Diakreditasi

17 Juni 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1225 kali

Badan Arsip Kaltim Siap Diakreditasi

SAMARINDA – Badan Arsip Daerah Kaltim siap untuk diakreditasi, sebagai upaya meningkatkan kinerja lembaga tersebut dalam hal pengarsipan yang memenuhi standar dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Hal itu disamppaikan Kepala Badan Arsip Daerah Kaltim, Mariansyah usai membuka sosialisasi akreditasi lembaga kearsipan daerah, di Aula Badan Arsip Daerah Kaltim, Selasa (16/6).

Mariansyah menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tahun ini ada dua daerah yang mengajukan usul untuk dilakukan akreditasi yaitu Jawa Timur dan Kaltim. Dengan akreditasi kearsipan akan berdampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan, sehingga benar-benar mengacu pada perundang-undangan kearsipan.

“Manfaat lainnya, kita akan mengetahui dimana kelemahan, kekurangan, ataupun hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan, baik dari sisi penetapan kebijakan pengelola maupun penetapan sarana pendukung, baik menyangkut sumber daya manusia, sarana dan prasana lainnya," kata Mariansyah.

Berkaitan dengan hal itu, perlu disosialisasikan tentang akreditasi lembaga kearsipan, sehingga bisa diketahui tentang berbagai persyaratan serta prosedur sebelum dilakuan penilaian untuk mendapat pengakuan akreditasi.

Setelah sosialisasi, nantinya juga akan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) yaitu bagaimana tata cara pengisian instrumen akreditasi yang jumlahnya mencapai 68 halaman.

"Setelah sosialisasi dan Bimtek, kami akan mengisi instrumen dan melengkapi data-data, kemudian setelah jeda waktu satu minggu setelah pengisian data-data akreditasi tersebut baru akan dikirim ke pusat akreditasi kearsipan nasional untuk memperoleh rekomendasi," katanya.

Setelah semuanya memenuhi syarat sudah barulah tim Asesor melakukan penilaian dan pengecekan data secara langsung kepada Badan Arsip Daerah Kaltim, terkait sarana maupun prasana pendukung maupun kesiapan SDM.

Sementara itu, Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Nasional, Rudi Anton, mengatakan, tidak banyak lembaga maupun badan arsip provinsi maupun kabupaten/kota yang berani mengusulkan akreditasi. Akreditasi filosofinya adalah bagaimana penyelenggaraan kearsipan bisa berjalan lebih baik,

"Denganakreditasi kearsipan, diharapkan ada perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan yang lebih akuntabel dan profesional, sesuai aturan dan perundang-undangan," kata Rudi. (mar/sul/es/hmsprov) .

Berita Terkait