SAMARINDA–Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim akan menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan 2013-2018 menyusul terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada akhir November 2012.
Demikian dikatakan Kepala BPKP2DT, Frederix Bid, Kamis (21/3) menanggapi pemekaran Kaltara yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
“Urusan kami tidak hanya urusan perbatasan, tetapi juga urusan daerah pedalaman dan tertinggal. Sehingga dalam Renstra kita akan fokuskan kegiatan ke dua masalah ini,” ujarnya.
Dengan terbentuknya Kaltara, maka Kaltim hanya memiliki satu kabupaten yaitu Kutai Barat saja yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebelumnya, Kaltim memiliki tiga kabupaten yang berbatasan darat langsung yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat.
Sebenarnya selain Kutai Barat yang berbatasan darat langsung dengan Sabah, Malaysia, terdapat juga Kabupaten Berau yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina. Bahkan Berau memiliki pulau-pulau terluar yang rawan terjadi illegal fishing dan human trafficking.Lanjut Frederix, selain urusan perbatasan, BPKP2DT juga Kaltim juga akan fokus pada pemingkatan kesejahteraan kawasan pedalaman dan daerah tertinggal yang masih banyak terdapat di Kaltim.
“Masih banyak kawasan pedalaman dan daerah tertinggal yang perlu mendapat perhatian. Misalnya bagaimana akses jalan, penerangan listrik, pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi secara merata. Ini yang akan kita tingkatkan dalam tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, Kaltim juga masih menyisakan sejumlah permasalahan tapal batas dan klaim pulau Balagbalagan sebagai pulau terluar Kabupaten Paser dengan Sulawesi Barat. Sehingga dalam penyempurnaan Renstra pihaknya menyertakan instansi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim agar setiap kegiatan BPKP2DT dapat terarah dan optimal.
“Walau selama ini kegiatan kita hanya sebatas sosialisasi dan koordinasi dengan SKPD lain, tetapi kegiatan setiap tahunnya diupayakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh penduduk dengan fokus pada kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal,” ujarnya. (yul/hmsprov)
27 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
19 Desember 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
12 Juni 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
10 November 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
29 Januari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 November 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
02 Oktober 2018 Jam 19:10:23
Kesehatan
09 Juli 2020 Jam 21:00:28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Desember 2022 Jam 13:48:38
Gubernur Kaltim
18 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata