SAMARINDA - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Kaltim sangat mendukung diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan Perppu tersebut diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dimanimalisir, tidak terkecuali di Kaltim," tegas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kaltim Hj Halda Arsyad, Rabu (1/6).
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim pada 2014-2015 mengalami peningkatan sekitar 22,34 persen, yakni dari 761 kasus meningkat menjadi 931 kasus. Sedangkan untuk kasus seksual tertingi terjadi di Kota Samarinda.
"Dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016, kita sangat berharap ada efek jera bagi pelaku kasus kekerasan anak dan perempuan. Mudah-mudahan setelah Perppu ini kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan akan terus berkurang," ujarnya.
Halda menjelaskan, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi karena sisi ekonomi, kesibukan kedua orang tua, pendidikan orang tua dan pengaruh lingkungan.
"Kasus kekerasan dan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat,antara lain orang tuanya sendiri, bapak tirinya, pamannya, tetangganya atau orang yang dititipi," tutup Halda. (mar/sul/es/humasprov).
19 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 April 2018 Jam 14:05:18
Pemerintahan
08 Maret 2018 Jam 19:52:09
Pemerintahan
28 April 2019 Jam 21:51:25
Pemerintahan
08 Mei 2018 Jam 23:49:05
Pemerintahan
17 Desember 2018 Jam 18:27:21
Pemerintahan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
19 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Juli 2016 Jam 00:00:00
Investasi
14 Juli 2020 Jam 22:23:54
Pembangunan
08 Juli 2020 Jam 22:46:14
Administrasi Pembangunan
27 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan